DKI Mulai Kejar Penunggak Iuran Rumah Susun
- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menginventarisir permasalahan mengenai tunggakan iuran rumah susun yang terus membebani penghuni. Pendataan bagi penghuni rusun yang menunggak akan dicarikan solusinya agar utang mereka tiap bulannya tidak terus menumpuk.
"Jadi harus betul-betul pilah pilih," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.
Sandiaga mengatakan, pendataan itu tengah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Warga yang seharusnya mampu membayar selalu mempunyai alasan ketika ditagih pembayaran. Keringanan hanya dikenakan bagi penghuni dari dampak relokasi dan bukan warga umum.
"Karena memang sudah ada yang sanggup tapi tidak mau bayar karena melihat saudara- saudara mereka enggak bayar. Jadi ini kan ada moral hazard," ujarnya.
Ia pun berharap, permasalahan ini segera terselesaikan. Sebab jika terus menunggak, utan warga yang menumpuk ini bisa berpengaruh pada keinginan pemerintah Ibu Kota mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengeculian oleh BPK.
"Karena ini juga nantinya menyambung ke WTP," katanya.
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ
Perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global.
