Soal LPJ Dihapus, RT/RW di DKI Biasanya Tekor

29 Kelurahan di Jakarta ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Ade Alfath

VIVA – Ketua Komisi A DPRD DKI, Riano Ahmad menanggapi penghapusan Laporan Pertanggungjawaban, atau LPJ operasional RT/RW yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Begini Aturannya

Menurut Riano, penghapusan itu tidak masalah selama aturan membolehkan.

"Kalau emang aturannya tidak mempermasalahkan, ya tidak masalah. Daripada harus membuat laporan yang fiktif, kan memang harus seperti itu. Kan, uang itu memang bisa dikatakan untuk menunjang operasional mereka (RT/RW)" kata Riano kepada VIVA, Rabu sore 6 Desember 2017.

Teguh Setyabudi Dilantik Jadi Pj.Gubernur DKI, Lanjutkan Pembangunan Jakarta Sebagai Kota Global

Riano mengatakan, terhadap dana tersebut tidak perlu khawatir terjadi penyelewengan. Karena, dana tersebut digunakan untuk operasional dan jumlahnya tidak banyak. Bahkan, seringkali RT/RW justru menggunakan uang sendiri untuk menutupi biaya operasional yang kurang.

"Saya kira, masyarakat Jakarta sudah tahu RT/RW dapat uang operasional. Biasanya mereka tekor, karena dibagi untuk hansip, kebutuahan-kebutuhan RT. Jadi, apa yang mereka dapatkan kalau untuk hitungan ekonomi, ya rugi. Karena tak sesuai dengan kegiatan RT dan RW yang ada," ujarnya

Sosok Plh Penjabat Gubernur Jakarta usai Masa Jabatan Heru Budi Berakhir Hari Ini

Jabatan RT/RW menurutnya merupakan pengabdian sosial seorang tokoh yang dipercaya untuk mengatur lingkungan. Adanya uang operasional menurutnya, juga bukan untuk pribadi RT RW tetapi digunakan untuk lingkungan juga seperti kebersihan, gaji hansip, seragam hansip, dan lain sebagainya.

Selama regulasi mengizinkan tidak menggunakan LPJ, maka tidak perlu dipermasalahkan. Namun, ia mengatakan, semestinya LPJ tersebut harus tetap ada walaupun dalam bentuk selembar kuitansi atau tanda terima.

"Kalau saya lihat ,sebenarnya pemberian operasional ada tanda terima dan sebagainya. RT RW tetap berikan masukan tentang kegiatan kewilayahan lewat aplikasi Clue, nanti sistem di Clue ini akan diperbaiki lagi," ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Riano, Gubernur DKI pasti telah melihat regulasinya, dan aturan memperbolehkannya. "Maka dari itu, prinsipnya kami (DPRD) mendukung," ujarnya.

Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Berikan Bantuan Rp900 Ribu, Cair Bertahap Lewat ATM Bank DKI

Warga lanjut usia yang membutuhkan dukungan finansial kini diberikan bantuan sosial (bansos) melalui Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) oleh Pemprov DKI Jakarta.

img_title
VIVA.co.id
7 November 2024