Ombudsman Akui Pelayanan Pemerintahan Ahok-Djarot Bagus

Mal Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad

VIVA – Ombudsman RI menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masuk dalam zona hijau, atau pelayanan terbaik dengan jumlah produk pelayanan 1970. Penilaian itu merupakan hasil peninjauan anggota Ombudsman pada Mei hingga Juli 2017, atas pelayanan pemerintah daerah. 

Pemprov Jakarta Ungkap Pemadaman Lampu Serentak Turunkan Emisi Karbon hingga 66,49 Ton

Provinsi lain yang mendapat zona hijau, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah produk layanan 57, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah produk pelayanan 63, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah produk pelayanan 60. 

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala menjelaskan, pelayanan DKI Jakarta beralih ke zona hijau, karena pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, pelayanan meningkat pesat. 

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Berikan Bantuan Rp900 Ribu, Cair Bertahap Lewat ATM Bank DKI

Kala DKI Jakarta dipimpin Ahok dan Djarot, semua jasa-jasa pelayanan dibuat dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan setiap layanan berbasis komputer. 

"Maka itu meningkat pesat dari kuning menjadi hijau," ujarnya. 

Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Begini Aturannya

Adrianus menuturkan, pencapaian pemerintahan Ahok dan Djarot itu menjadi tantangan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Dia berharap, pasangan itu bisa mengelola masalah pelayanan di seluruh DKI Jakarta berjalan dengan baik dan mudah.

Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI

Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ

Perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2024