DKI Gelontorkan Rp1,4 Triliun untuk JKS
- Pemprov DKI
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku sudah mulai mengalokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 untuk menuju Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta pada tahun 2019. Penjajakan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga telah dilakukan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan, tindak lanjut dari kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu, pihaknya bersama pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk total jumlah masyarakat DKI Jakarta yang diperkirakan akan mencapai 10 juta lebih.
"Untuk 2018 dianggarkan semua, kemarin atas permintaan dari pemerintah dan DPRD, DKI harus menganggarkan itu, jadi kita anggarkan semua. Kalau untuk yang itu (Jaminan Kesehatan Semesta) Rp1,4 triliun," kata Koesmedi di sela acara Hari Kesehatan Nasional ke-53 di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu 25 November 2017.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya optimistis bisa mengover seluruh masyarakat DKI Jakarta agar bisa memperoleh jaminan kesehatan. Pemprov DKI sebelumnya pun diketahui telah memulai program jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ke depan, di bawah kepemimpinan Anies-Sandi, pemprov DKI akan meningkatkan menjadi KJS Plus.
"Saya optimisnya sekarang sudah 80 persen (masyarakat pengguna jaminan kesehatan). Namun Pak Kadis sampaikan bahwa ada sebagian masyarakat Jakarta yang mobile sekali, keluar masuk Jakarta. Dan ini kita lagi hitung presentasenya berapa. Karena kita takut kalau kita gegabah tidak tepat sasaran," ujarnya.
Sandi memperkirakan, masyarakat DKI Jakarta yang keluar masuk Jakarta alias tidak menetap, berjumlah sekitar 5 hingga 10 persen dari seluruh total penduduk DKI Jakarta. Ia ingin memastikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun itu bisa tepat sasaran.
"Kita pastikan jumlahnya antara 5 sampai 10 persen dan memang mereka keluar masuk Jakarta dan tidak terdata secara detail. Jadi kita pastikan jangan sampai anggaran ini salah sasaran," ujarnya.
Teguh Setyabudi Rotasi Pejabat DKI, Kasatpol PP Jadi Wali Kota Jakpus
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan rotasi kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ad
