Investigasi Ombudsman soal PKL Belum Direspons DKI

Kepadatan Kawasan Pasar Tanah Abang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

VIVA – Ombudsman RI telah menyerahkan hasil investigasi mereka mengenai pedagang kaki lima (PKL) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada enam titik pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan.

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

Di Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Setiabudi Menara Imperium, kawasan Jatinegara, Setiabudi Perbanas, dan kawasan Stasiun Manggarai.

Namun, hingga kini belum ada respons dari Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap pedagang yang membandel dan masih berjalan di badan jalan.

Dinas Pertamanan Temukan Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin

Baca: Ada Petugas Satpol PP DKI Bocorkan Razia ke PKL

Karena itu, Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, menindaklanjuti hasil temuan terkait pedagang yang berjualan di trotoar hingga bahu jalan di ruas jalan Jakarta. Pertama, melakukan review serta penataan sistem pengawasan kinerja Satpol PP guna mendorong efektivitas pengawasan secara berjenjang.

Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ

"Sehingga terdapat kontrol antara tugas di lapangan dengan bahan evaluasi oleh atasan Satpol PP dan pengawasan internal," ujar Adrianus di kantornya Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 24 November 2017.

Kemudian, melakukan tata ruang sesuai dengan peraturan, meningkatkan koordinasi di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan melakukan penataan dan penertiban pedagang, khususnya pada lokasi binaan dan sementara.

Selain itu, memerintahkan inspektorat Pemerintah DKI Jakarta untuk mendalami lebih lanjut terhadap temuan Ombudsman RI ini agar selanjutnya dilakukan penegakan disiplin. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Mencegah maladministrasi peran dari Satpol PP dalam penataan dan penertiban PKL," ujarnya.

Selain itu, Ombudsman meminta partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal saran yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Tentu dengan PKL jadi macet, kalau PKL yang berjualan makanan tidak higienis, banyak kerugiannya juga," katanya.

Dok. Istimewa

Teguh Setyabudi Rotasi Pejabat DKI, Kasatpol PP Jadi Wali Kota Jakpus

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan rotasi kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta. Ad

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024