Soal UMP DKI, Buruh Ancam Cabut Dukungan ke Anies-Sandi
- Anwar Sadat - VIVA.co.id
VIVA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan mencabut dukungan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal itu bakal dilakukan jika kebijakan yang diambil tak sesuai kontrak politik dengan elemen buruh pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Salah satu poin kontrak politik yang saat ini dianggap tak sesuai yaitu, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP sebesar Rp 3,6 juta. Padahal para buruh meminta kenaikan UMP sebesar Rp 3,9 juta.
Said mengatakan, aksi tuntutan dan pencabutan mandat dukungan kepada Anies-Sandi akan dilakukan pada 10 November 2017. Saat itu, elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara.
"Kami minta tuntutan tolak UMP DKI 2018 dan lakukan revisi. Kontrak politik resmi dan bukan hanya seminggu tapi tiga bulan sebelum pelaksanaan Pilgub, jadi waktu yang cukup bagi Anies-Sandi mempelajari kontrak politik itu," kata Said di Jakarta Timur, Rabu, 8 November 2017.
Saat ini, menurut dia, buruh Jakarta lebih dari 400 ribu orang, dengan keluarganya bisa mendekati angka 1 juta. "Ini bukan angka main-main. kami akan cabut mandat karena pembohong dan ingkar janji, khianat terhadap kontrak politik," ujarnya.
Menurut dia, jika memang Anies-Sandi tak sanggup menjalani kontrak politik maka tak usah menandatanganinya. (one)
Tuntut Upah Naik 10 Persen dan Pembatalan Omnibus Law, Buruh se-Indonesia Mau Aksi Selama Seminggu
Serikat buruh di seluruh Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 38 provinsi selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 24-31 Oktober 2024.
