Masyarakat Dipersilakan Datang, Alexis Masih Buka
- Foe Peace
VIVA – Juru bicara dan kuasa hukum Alexis, Lina Novita mempersilakan masyarakat datang ke Alexis dan menikmati hiburan di tempat itu. Karena, hingga kini tempat karaoke, bar, dan hiburan live musik tetap ada.
“Di ILC ingin saya sampaikan, silakan boleh datang ke karooke, bar, live musik, bar. ini masih bisa jalan, karena memang izinnya tetap ada," kata dalam acara ILC tvOne dengan judul ‘Apa Dosa Alexis’, Selasa malam 7 November 2017.
Menurut Lina, penghentian operasional hanya di lantai 7, 6, dan 5 saja. Sementara itu, lantai lain tetap buka. Saat ini, hanya izin hotel dan griya pijat saja yang statusnya masih dalam proses dan tidak beroperasi. Tapi diakuinya, dengan adanya permasalahan ini, pengunjung Alexis sangat berkurang dari biasanya.
"Pengunjung sangat berkurang. Sangat disayangkan. Kalau biasanya 100 persen, kini hanya 20 persen saja," katanya.
Dengan penghentian operasional hotel dan griya pijat, ada sebanyak 150 pekerja yang harus dirumahkan. Kebanyakan adalah pekerja yang bertugas di hotel. Lina membantah, seluruh pekerja yang jumlahnya sampai 1.000 yang dirumahkan.
Selain itu, dia juga kembali membantah tentang adanya praktik prostitusi di Alexis. Dia memastikan, manajemen Alexis Grup tidak pernah melanggar aturan, terkait pariwisata dari usaha hiburan yang mereka jalankan.
Karena itu, dia mempertanyakan kenapa Pemprov DKI masih memproses izin hotel dan griya pijat Alexis, padahal tidak ada kasus mengenai peredaran narkoba seperti di diskotek. Juga, mengenai laporan pidana prostitusi di hotel mereka.
Ia menegaskan. kalau pun ada laporan tersebut, dia menuding hanya dilakukan oknum.
"Di tempat kami, belum pernah ditemukan peredaran narkoba, atau pun laporan pidana prostitusi. Alexis sebagai pengusaha tidak menolerir prostitusi," kata Lina.
VIVA turun ke jalanan Jakarta untuk bertanya ke masyarakat apakah mereka pernah ke Alexis. Jawabannya ternyata beragam. Lihat selengkapnya di Suara Jakarta.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
