Ini Anggaran Gaji Pak Ogah Pengatur Macet di Jakarta

Polisi Berikan Pelatihan bagi Pak Ogah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA – Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra, mengungkapkan pihaknya sudah membuat rincian anggaran kebutuhan bagi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas).

Pura-pura Terlindas Mobil untuk Minta Ganti Rugi, 3 Pak Ogah Ditangkap Polisi

Anggaran untuk Pak Ogah pengatur kemacetan di Jakarta itu disusun berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) DKI.

Jika berdasar UMP DKI 2017, Pemprov menentukan sebesar Rp3.355.750 untuk satu anggota Supeltas, maka pertahun anggaran untuk 500 Supeltas mencapai Rp20.134.500.000. Anggaran itu rencananya disodorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demi Dapatkan Uang, 'Pak Ogah' Matikan Traffic Light dan Mengurai Kemacetan

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa menerima anggaran tersebut. Menurutnya, kebutuhan akan anggaran itu sudah dirinci dengan tepat.

"Harapan, semoga bisa diterima dengan baik (oleh Pemprov DKI Jakarta)" kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 1 November 2017.

Suzuki Ertiga dan Toyota Veloz Saling Serempet, Warganet Salahkan Pak Ogah

Selain membahas soal Supeltas, lanjut Halim, dia mengaku juga berencana membahas soal tilang dengan Closed Circuit Television (CCTV). Seperti diketahui, tilang dengan CCTV belum bisa diterapkan di Jakarta Hingga kini karena beberapa hal seperti CCTV yang belum mendukung.

"Tunggu saja ya," ucapnya.

Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra, mengungkapkan pihaknya akan segera bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terkait tindak lanjut rencana program Pak Ogah menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas).

Halim mengatakan akan membuat jadwal agar bisa bertemu Anies-Sandi membahas soal gaji para Supeltas. "Kami koordinasikan dengan pejabat dan gubernur yang baru," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 17 Oktober 2017.

Selama ini lanjut Halim, belum ada pihak yang mau membantu menggaji Pak Ogah untuk menjadi supeltas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut tidak ada anggaran untuk para Pak Ogah di 2017. Namun, ia berharap di tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta bisa memiliki anggaran untuk itu.

Lantaran itu, untuk sementara pelaksanaan supeltas ditunda karena masalah gaji. Namun, tak sedikit dari mereka yang sudah dilatih polisi turun ke jalan membantu mengatur lalu lintas. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya