Klaim Luhut Soal Proyek Reklamasi Ditentang Alumni ITB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Kelompok Alumni Institut Teknologi Bandung membantah pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai kelanjutan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Dituding Berpihak, Luhut Beberkan Pengaruh China Bagi Ekonomi RI

"Ikatan Alumni ITB tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait reklamasi Teluk Jakarta," ujar akun Twitter Ikatan Alumni ITB, @Sinergi_IAITB, yang juga menyertakan nama Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Ridwan Djamaluddin, seperti dikutip Jumat, 20 Oktober 2017.

Kerap Disebut 'Menteri Segala Urusan', Ini Kata Luhut

Bantahan ini terkait dengan pernyataan Luhut sebelumnya terkait keputusan pemerintah mencabut moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Luhut 'Pede' pada 2024 RI Punya Industri Lithium Baterai

Dalam pernyataannya yang diucapkan di Medan Sumatera Utara, Luhut sesumbar jika pencabutan moratorium berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam. 

"Sudah, sudah saya tanda tangani kemarin (Surat pencabutan moratorium). Ini ketuanya pak Ridwan, Ketua Ikatan Alumni ITB yang membuat kajian (kelanjutan reklamasi)" kata Luhut, Jumat, 6 Oktober 2017.

Tak cuma itu, kepada media, Luhut bahkan juga menyebutkan jika kelanjutan reklamasi itu juga didasari pertimbangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta kementerian terkait serta sjeumlah negara lain. 

"Ada Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi, mau apalagi," ujar Luhut. [Baca: Alasan Luhut Cabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta]

Atas pernyataan inilah, Alumni ITB kemudian membuat tanggapan terkait proyek reklamasi. Lewat akun Twitter-nya, ITB juga menuliskan bahwa alumni lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan pada Sabtu, 7 Oktober 2017. Ini menandakan pemerintah telah mencabut sanksi administratif kepada para pengembang di Pulau C, D dan G.

"Pemgembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah," kata Luhut awal Oktober lalu.

Sebelumnya, para pengembang itu terkena pemberhentian sementara aktivitas proyek reklamasi lantaran dianggap berpengaruh terhadap aliran listrik PLTU Muara Karang dan beberapa syarat lainnya. (ren)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

RI Sambut Investasi, Luhut: Tapi Tak Ada Kompromi Soal Kedaulatan

Kita tidak akan pernah kompromi dengan siapapun dalam soal kedaulatan

img_title
VIVA.co.id
22 Juni 2020