Memadukan Pelayanan Publik ala DKI

Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta.
Sumber :
  • Ade Alfath/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Mal yang satu ini berbeda dengan mal pada umumnya. Meski bertajuk mal namun lokasi ini bukan sebuah pusat perbelanjaan, melainkan pusat pelayanan.

Buruh-Pengusaha Masih Alot, Disnaker Ingin UMSP Disahkan Sebelum Ganti Tahun

Bernama Mal Pelayanan Publik (MPP), tempat itu menjadi pusat pelayanan kepada warga Jakarta, untuk mengurus berbagai pengurusan. Mulai dari paspor, SIM, pajak, dan perizinan lainnya.  Pelayanan di mal ini dibuka dari Senin sampai Sabtu.

Adalah Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang meresmikan mal itu, Kamis, 12 Oktober 2017.  Berlokasi di Jalan Rasuna Said Kav. C 22, Setiabudi, Jakarta Selatan, mal ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. 

Bakrie Metal Industries Rampungkan Proyek JPO Mas Mansyur Senilai Rp 19 Miliar

Di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit-unit pIayanan publik lainnya di Jakarta, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta lainnya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mal tersebut dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Dengan cara pengintegrasian seluruh pelayanan publik di Jakarta dalam satu tempat.

Pemprov DKI Harus Introspeksi Soal Izin Pembangunan Kedubes India yang Dianggap Maladministrasi

"Mal ini mengintegrasikan 296 pelayanan dari Pemprov dan 34 pelayanan pemerintah pusat, artinya ada 340 layanan. Diharapkan benar-benar warga yang minta pelayanan apa pun itu bisa datang ke sini tanpa mondar mandir," kata Djarot di Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017. 

Dengan adanya mal ini, menurut Djarot, dapat mendorong daya saing global di Indonesia. Nantinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta akan berkantor di mal tersebut. 

Kepala DPMPTSP Edy Junaidi mengatakan, dalam mal ini juga ada kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. 

Ada juga pelayanan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta dan PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, serta Bank DKI. 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, Mal Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta menjadi proyek percontohan nasional. Nantinya, Kemenpan akan mendorong pemerintah provinsi lain untuk membuka mal serupa. "Bukan hanya di Jakarta. Di Surabaya juga ada nanti, di Makassar juga ada. Kami harapkan akan menular ke seluruh Indonesia," kata Asman. (hd)


 

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi

Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Atasi Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar untuk Teknologi Modifikasi Cuac

img_title
VIVA.co.id
17 Desember 2024