Lembaga Pengawas Tak Efektif, Korupsi di DKI Masih Banyak
- Fajar GM
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan fakta bahwa terlalu banyak lembaga pengawasan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ternyata tak mengurangi korupsi.
Menurut Djarot, keberadaan lembaga pengawasan tak lagi efektif. Sebab hal itu  membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya cuma sibuk mengurusi dokumen-dokumen dari berbagai instansi.Â
"Kita itu paling suka mengawasi, berapa banyak lembaga pengawasan di Indonesia, berlapis-lapis. Semakin banyak pengawasan, artinya korupsi juga semakin banyak terjadi," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.
Djarot mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini bukan lembaga pengawasan. Tapi sebuah sistem pengawasan yang simpel dan akurat untuk memberantas korupsi PNS.
Karena itulah, Pemprov DKI membuat sistem elektronik audit (e-Audit). Dengan adanya sistem ini, lembaga pengawas dapat melakukan akses data dari SKPD atau UKPD secara real-time dan online.
"Dengan sistem itu akan nempermudah SKPD mengupload dokumen seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan secara online sehingga memudahkan untuk mendapatkan dokumen atau bukti pengawasan yang andal dan memadai," ujarnya.Â
Adapun ruang lingkup e-Audit meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. (hd)
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
