Rawan Jadi Proyek Siluman, Djarot Tolak Anggaran Tambahan
- Yunisa Herawati/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menolak anggaran tambahan sebesar Rp1,8 triliun yang rencananya bakal dimasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017. Djarot menolak anggaran tambahan itu karena berpotensi jadi anggaran siluman.
Menurut Djarot, anggaran itu berasal dari Dinas Sumber Daya Air, alasannya dana sebesar itu akan dipakai untuk pengalokasian pembelian alat berat dan pembebasan lahan.
"Kemarin di tengah-tengah pembahasan itu ada untuk lahan, alat berat. Saya bilang tidak bisa," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa 19 September 2017.
Menurut Djarot, segala program selama setahun sudah dikunci dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS).
Sehingga lebih lanjut, adanya usulan anggaran baru yang berpotensi diselundupkan oknum tertentu akan memunculkan proyek-proyek siluman.
Apalagi, menurut mantan Wali Kota Blitar itu, sistem e-budgeting yang diterapkan di Ibu Kota dapat meminimalisir potensi kecurangan dalam permainan anggaran.
"Saya tegaskan, tidak boleh lagi ada proyek-proyek liar yang masuk ke situ. APBD Perubahan ini harus benar-benar kami pelototin, kami harus teliti. Ada usulan itu Rp1,8 triliun saya katakan tidak, kunci. Turun lagi Rp1,5 triliun, saya bilang tidak," kata dia.
Djarot mengatakan, APBDP 2017 sudah selesai dibahas dan menunggu pengesahan pada sidang paripurna di DPRD DKI.
"Ya sudah selesai (pembahasan anggaran). Satu, telat. Yang kedua, skala prioritas," kata dia. (one)
Ketua DPRD Singgung TGUPP Anies Baswedan yang Jadi Lawyer
Dia mempertanyakan apakah anggota TGUPP bisa menjadi lawyer di luar. Mengingat gaji para anggota TGUPP adalah berasal dari APBD DKI.
