Aparat Kesulitan Tangkap Maling Penembak Pensiunan Polisi
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id - Aparat disebut kesulitan mengungkap identitas tersangka maling sepeda motor yang menembak mati Suharyanto, pensiunan polisi, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 19 Juli 2017. Belum ada petunjuk jelas identitas pelaku meski sudah 20 hari sejak peristiwa penembakan itu.
Mardiyanto, menantu korban, mengaku sempat ditemui polisi saat peringatan tujuh hari kematian ayah mertuanya. Polisi, katanya, waktu itu berterus terang belum ada perkembangan berarti tentang penyelidikan.
"Katanya, memang agak susah. Jadi masih mencari ciri-ciri pelaku. Itu dari orang-orang Polda (Metropolitan Jakarta Raya) yang ngabarin,” kata Mardiyanto saat dihubungi VIVA.co.id pada Rabu, 9 Agustus 2017.
Keluarga sangat berharap polisi segera menangkap tersangka pelaku. Soalnya istri mendiang Suharyanto belum dapat menerima kenyataan suaminya meninggal dunia dengan cara yang tragis, apalagi belum diketahui pelaku pembunuhnya.
Suharyanto, warga Bogor, meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, pada 29 Juli 2017. Pensiunan polisi dengan pangkat terakhir ajun komisaris polisi yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya itu dirawat intensif setelah tertembak peluru kawanan maling motor di depan rumahnya di Jalan Tiang 2 Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada 19 Juli 2017. Peluru melukai bahu kirinya hingga menembus bilik jantung.
Peristiwa yang dialami pria 63 tahun itu bermula ketika ia memergoki komplotan pencuri motor yang berusaha membawa kabur sepeda motor sport anaknya di depan rumah di Jalan Tiang 2 Bojonggede pada Rabu petang. Saat itu terjadi duel sengit meski tak seimbang antara korban dengan dua orang pelaku. Namun pria paruh baya itu akhirnya terkapar setelah ditembak oleh salah satu pelaku.
Wali Kota Depok Dilaporkan ke Bawaslu, Dugaan Cawe-cawe Ikut Kampanye Salah Satu Paslon
Wali Kota Depok, Mohammad Idris dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Depok. Idris dilaporkan itu atas dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pilkada.
