Tim Sinkronisasi Anies Ajukan 473 Kegiatan ke Pemprov DKI
- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pejabat Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saefullah, mengungkapkan bahwa Tim Sinkronisasi bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, telah mengajukan 473 kegiatan. Ini merupakan terjemahan dari 23 janji kerja mereka selama masa kampanye Pilkada lalu.
Hal itu, lanjut Saefullah, didiskusikan antara tim Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat menyelaraskan program tersebut agar dapat dimasukkan dalam anggaran.
"Ini lagi dimasukin, ada 473 kegiatan. Mungkin saja ada berapa persen program tinggal dikurangi atau ditambahi," kata Saefullah di Balai Kota, Senin, 22 Mei 2017.
Menurut Saefullah, masa transisi kepemimpinan di Ibu Kota tergolong unik. Ada rentang waktu sekira 6 bulan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih hingga dilantik. Hal itu menyebabkan masa pembahasan anggaran untuk tahun depan dilakukan dalam waktu mepet.
"Jakarta transisi waktu panjang. Kemarin gubernur dilantik 6 kepala daerah dan satu di Riau. Itu tidak ada masalah. Nah kita 6 bulan (sampai dilantik)," lanjut Saefullah, yang saat ini juga masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemprov DKI.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada DKI yang berlangsung dua putaran membuat Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sudah dirumuskan terlebih dahulu sejak awal tahun. Pembahasan itu telah dilaksanakan, dimulai dengan mendengar masukan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat RT hingga provinsi.
"Saya harap tepat waktunya bersamaan. Itu tim sinkronisasi sudah kerja sama dengan kami untuk buat RKPD 2018. Nanti dilanjutkan RPJMD-nya," katanya.
Lantaran itu, ia berharap, hadirnya tim sinkronisasi yang dibentuk Anies Baswedan - Sandiaga Uno selaku kepala daerah terpilih bisa memasukkan programnya untuk direalisasikan pada 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan, program strategis nasional dapat memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Syaefullah, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD) bersama Kepala Bappeda DKI, Tuty Kusumawati, menginginkan penyusunan RKPD 2018 dapat rampung pada akhir Mei ini.
"Setelah RKPD dia menjadi KUA - PPAS. Kami dorong ke DPRD pembahasan. Minggu kedua Juni, DPRD bahas ditanya kita (Pemprov) di forum Komisi (DPRD) forum dan Banggar," katanya. (ren)
