Tiru Ahok, Sandiaga Janji Rapat Pemprov Diunggah ke YouTube
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan segala sistem yang telah dibangun oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan baik akan tetap dilanjutkan di masa kepemimpinannya bersama Anies Baswedan.Â
Menurut dia, salah satu yang akan diikuti sitem tersebut adalah transparansi informasi. Sandiaga ingin rapat yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dengan sejumlah pihak akan akan diunggah ke YouTube, seperti yang sudah dilakukan saat ini.
"Itu bagus sekali jadi transparansi. Seperti itu bagus sekali. Dan kita maunya semuanya, jangan tebang pilih," kata Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Mei 2017.Â
Namun Sandiaga mengatakan, semua rapat tersebut tidak semuanya bisa dikonsumsi oleh publik. Dia beralasan, rapat - rapat teknis selama dia nanti menjabat akan dipilih terlebih dahulu apakah nanti bisa dimuat ke media sosial atau tidak.Â
Pasalnya dia menginginkan, rapat yang menyangkut kebijakan publik bisa dilihat dan diawasi langsung oleh masyarakat. "Jadi nanti mungkin kita harus kasih koridor yang mana menjadi domain publik, mana yang menjadi diskusi. Karena mungkin enggak semua rapat bisa diangkat," kata Sandiaga.
"Malah kalau menurut saya enggak usah diangkat ke YouTube, streaming saja. Sekarang ada Facebook live (siaran langsung). Streaming saja dari awal," ujarnya.
Sandiaga pun menyindir, video rapat milik Pemerintah Provinsi DKI tidak semua ditampilkan. Ia bercerita, sewaktu dirinya ke Balai Kota untuk menyambangi Ahok, pertemuan tersebut justru tak ditayangkan. Pertemuan itu terjadi pada medio Agustus 2016, di mana dirinya masih berstatus bakal calon Gubernur yang diajukan oleh Partai Gerindra.Â
"Sepertinya setiap saya rapat dengan pak Basuki nggak pernah diangkat di Youtube. Jadi ya kita mesti kalau misalnya komit ke transparansi silakan," ujarnya.Â
Full Senyum! Ini Ketentuan Resmi Opsen Pajak Kendaraan di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk aturan opsen pajak kendaraan.
