Djarot Sarankan Anies-Sandi Jangan Jual Saham Bir Milik DKI
- VIVA.co.id / Ade Alfath
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyarankan penggantinya nanti agar tidak sembarangan melepas saham milik Pemerintah Provinsi DKI di perusahaan bir PT. Delta Djakarta.
Menurut Djarot, selama ini perusahaan yang memproduksi bir merek Anker tersebut cukup menguntungkan dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Perusahaan ini cukup sehat dan setiap tahun selalu memberikan kontribusi bagi PAD, meskipun tidak begitu besar ya, kalau enggak salah sekitar hampir Rp40 miliar setahun. Semuanya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.
Djarot mengatakan, dari pada menjual saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup menguntungkan, sebaiknya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, menjual saham BUMD lain terlebih dahulu.
"Misalnya ada saham di Ratax, ada di Cemani Toka. Kalau Delta termasuk perusahaan yang baik dan untuk pendapatan BUMD itu cukup signifikan," kata Djarot.
Menurut Djarot, meski Pemprov DKI nantinya melepas saham di PT. Delta Djakarta, perusahaan itu masih tetap akan memproduksi bir.
Awasi Oplosan
Djarot pun menyarankan, sebaiknya yang mesti dilakukan pemerintah harusnya meningkatkan pengawasan terhadap minuman keras oplosan.
"Itu (miras oplosan) yang sering menimbulkan orang mati, oplosan. Itu yang bikin banyak orang mati loh, yang liar-liar itu yang betul-betul yang membahayakan, bukan hanya haram, tetapi membahayakan. Itu yang harus dioperasi terus-menerus," ujarnya.
Seperti diberitakan, pasangan Anis dan Sandi berjanji akan melepas saham Pemprov DKI yang ada di PT. Delta Djakarta. Pelepasan saham itu akan dilakukan setelah pasangan ini resmi dilantik menggantikan Ahok dan Djarot pada Oktober 2017. (ren)
Makin Bebas, Negara Arab Ini Buka Pabrik Minuman Keras Pertamanya
Uni Emirat Arab (UEA) resmi membuka sebuah pabrik minuman keras (bira) pertama di Abu Dhabi. Hal ini menandai langkah baru dalam pelonggaran undang-undang di negara teluk
