Djan Faridz: Saya Belum Tentu Penuhi Panggilan Bawaslu
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz belum memastikan akan datang memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, terkait dugaan politik uang saat kampanye untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, beberapa waktu lalu.Â
Djan merasa tidak melakukan hal yang dilaporkan ke Bawaslu tersebut. Dia pun membantah tuduhan melakukan politik uang. "Saya belum tentu akan datang memenuhi panggilan Bawaslu. Saya menolak jika disebut melakukan politik uang. Saya hanya membagikan uang kepada anak-anak kecil yang (tidak) punya hak pilih," ujarnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 5 April 2017.
Djan dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta oleh Komunitas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Jumat, 31 Maret 2017. Dia dilaporkan dengan dugaan melakukan politik uang ketika kampanye untuk Ahok-Djarot, di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, 28 Maret 2017. Bawaslu akan memanggil Djan untuk meminta penjelasannya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Sudarto menegaskan, tindakan Djan Faridz memberikan uang kepada anak-anak di lokasi itu bukan untuk melakukan politik uang.Â
"Enggak ada politik uang. Itu anak kecil-kecil karena dia berebut cium tangan dengan Pak Djan Faridz. Namanya pak Djan Faridz itu udah biasa nyantunin anak yatim," kata Sudarto saat dihubungi VIVA.co.id, Jakarta, Sabtu, 1 April 2017 malam.
Sudarto menjelaskan, kondisi itu bukan hal yang disengaja lantaran saat hendak pulang, sejumlah anak mendatangi Djan dan ingin bersalaman.
"Melihat situasi seperti itu beliau tabayyun. Jadi beliau mau pulang ada anak kecil nyamperin cium tangan. Namanya anak kecilkan enggak punya hak pilih. Dikasih uang bukan niat money politic. Tapi itu bentuk daripada kasih sayang orang tua kepada anak-anak," ujar Sudarto.Â
Laporan Simon Tobing (Jakarta)
Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD
Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.
