DPRD Heran Target Pendapatan Pajak Sepeda Motor DKI Turun
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai target. Anggota Komisi C bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dite Abimanyu, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memaksimalkan Pendapatan Pajak Daerah.
Meskipun secara umum target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, namun penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor khususnya sepeda motor mengalami penurunan.
Pada tahun 2016, PAD yang berasal dari pajak sepeda motor sebesar Rp869.772.000.000,-. Sementara di tahun 2017 ini target PAD dari pajak kendaraan bermotor khususnya sepeda motor hanya Rp828.367.000.000,- atau turun sekitar Rp41.405.000.000. Lebih rendah dari pendapatan tahun sebelumnya.
"Data yang saya dapatkan, alasan penurunannya disebabkan adanya penurunan penjualan sepeda motor di tahun 2016 sebesar 8,5 persen yang hanya mencapai 5.931.285 unit dibandingkan tahun 2015, sejumlah 6.480.155 unit," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini, Jumat 24 Maret 2017.
Menurut Dite, pertumbuhan kendaraan khususnya sepeda motor yang beredar di DKI Jakarta terus bertambah, sehingga seharusnya target penerimaan pajak dari kendaraan sepeda motor tetap meningkat dari sebelumnya.
Meski begitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp41.4 triliun, lebih tinggi dari APBD tahun 2016 yang hanya berkisar di angka Rp39 triliun.
Diapun berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan pendapatan Asli daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.
"Dengan memaksimalkan Pendapat Asli Daerah yang ditargetkan, saya berharap penyerapan anggaran dan pembangunan di Ibu Kota bisa dimaksimalkan," ujarnya.
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
