Pengembang Pasrah Reklamasi Pulau F, I dan K Dihentikan

Jumat, 17 Maret 2017 - 19:28 WIB
Oleh :
Ilustrasi unjuk rasa penolakan Reklamasi Teluk Jakarta
Ilustrasi unjuk rasa penolakan Reklamasi Teluk Jakarta
Sumber :
  • VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Photo Mini 1

VIVA.co.id – Kesatuan Nelayan Tradisional memenangkan gugatan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek reklamasi teluk Jakarta. Majelis hakim PTUN memutuskan surat izin yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada pengembang PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Jaladri Kartika Ekapaksi harus dibatalkan dan proyek reklamasih harus dihentikan.

Baca Juga :
Komik Bikin Ngakak: Anies Baswedan Reklamasi No, Perluasan Daratan Yes
Menanggapi putusan ini, PT Pembangunan Jaya Ancol yang mendapat izin reklamasi untuk pulau K, menghormati sepenuhnya apa yang diputuskan oleh hakim. Namun PT Pembangunan Jaya Ancol Merasa hasil putusan kurang memuaskan karena mereka telah melakukan kajian lingkungan sesuai prosedur.
 
Baca Juga :
Kalah di PTUN, DKI Banding Putusan soal Reklamasi Pulau I
"Selain itu, penggugat dalam hal ini juga tidak terdampak langsung. Para penggugat tidak berkepentingan langsung. Tapi kami tetap menghormati putusan ini," kata Akbar Surya selaku kuasa hukum PT Pembangunan Jaya Ancol.
 
Baca Juga :
PKS Sindir Pemindahan Ibu Kota Kompensasi Gagalnya Reklamasi Jakarta
Ia mengatakan, terkait reklamasi ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan nelayan. Hal itu semestinya juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan.
 
"Berarti prosedur sudah kami lalui dan itu sudah disahkan pemerintahan DKI," ujarnya
 
Sejauh ini, apakah pihaknya bersama Pemprov DKI akan melakukan upaya hukum banding atau tidak, ia belum dapat memutuskannya.
 
"Kami koordinasi dulu, kami lihat nanti (banding atau tidak)" ujarnya
 
Sementara itu, kuasa hukum dari PT Jakarta Propertindo yang memegang reklamasi pulau F, dan PT Jaladri Kartika Ekapaksi yang memegang izin reklamasi pulau I, Aldrien S, juga melontarkan pernyataan yang senada. Namun ia menyayangkan aturan spesialisasi yang berlaku untuk DKI yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan permasalah ini.
 
"Sebenarnya reklamasi itu dari semenjak tahun 1997, itu sudah ada. Saat ini Ahok hanya melanjutkan saja," kata Aldrien.
 
Terkait akan mengajukan banding atau tidak, Aldrien mengatakan pihaknya akan memikirkan hal tersebut dalam waktu 14 hari setelab putusan PTUN keluar.
 
"Kami masih punya waktu, jadi kami akan pelajari dulu putusannya, baru kita akan putuskan (banding atau tidak)," ujarnya.
 
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Berarti prosedur sudah kami lalui dan itu sudah disahkan pemerintahan DKI," ujarnya
Halaman Selanjutnya