Tunggak Iuran, Para Siswa di Depok Terancam Tak Ikut Ujian

SMAN 5 Depok
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zahrul Darmawan

VIVA.co.id – Sejumlah pelajar di Kota Depok, terancam tidak bisa mengikuti ujian semester, lantaran belum melunasi tunggakan iuran dan sumbangan sekolah. Kondisi itu terjadi di SMA Negeri 5 Depok dan di SMK Citra Negara, Depok.

Pelajar SMA Ikut Padati Aksi 1310 Tolak Omnibus Law di Patung Kuda

Data yang berhasil dihimpun VIVA.co.id, permasalahan yang ditemui di dua sekolah itu berbeda. Di SMAN 5 Depok, para siswa diminta iuran dengan dalih sumbangan senilai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. Jika belum melunasi sumbangan per bulan itu, kartu ujian tidak langsung diberikan.

"Iurannya beda-beda, kalau saya 200 ribu rupiah, tetapi belum lunas semua. Saya belum dapat kartu ujian," kata salah satu pelajar yang berinisial M.

Anies Beri Wejangan untuk 721 Kepala Sekolah Baru

Tak hanya itu, di sekolah ini juga para siswa dikenakan denda, jika melanggar kedisiplinan senilai Rp5.000. Angka tersebut, menurut siswa, memberatkan karena sekitar 20 persen siswa maupun siswi di sekolah itu berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kalau yang Rp5.000 katanya buat sumbangan bangunan," ujar siswi lainnya.

Agar Siswa Fokus Belajar, SMA di China Singkirkan Bangku di Kantin

Menanggapi hal itu, pihak sekolah berdalih, tidak pernah mematok besarnya sumbangan terlebih untuk siswa tidak mampu.

"Tidak kami patok, silakan saja serelanya dan ini sudah disepakati pihak komite bersama orangtua murid. Bahkan untuk untuk yang tidak mampu gratis," kata Wakil Kepala Sekolah SMAN 5 Depok, Tri Handoyo kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Senin 6 Maret 2017.

Tri pun membantah, jika pihaknya tidak memberikan kartu ujian bagi yang tak membayar sumbangan.

"Tetap kami kasih kok, bedanya kartu ujian sementara. Kalau yang sumbangan Rp5.000 itu kan, juga sudah disepakati para siswa. Uangnya kami alokasikan untuk kebutuhan perlengkapan ruang belajar, misalnya beli sapu atau spidol. Itu merupakan sanksi disiplin," kata dia.

Lebih lanjut, Tri mengatakan, pihaknya terpaksa menerapkan program sumbangan untuk menutupi kekurangan anggaran. Di sekolah tersebut ada puluhan guru honorer dan ekstrakurikuler. Dana dari pusat tidak cukup untuk membayar honor. Dana dari pusat per siswa hanya Rp2 juta per tahun artinya, per bulan siswa hanya mendapat subsidi sekitar Rp175 ribu.

"Itu jelas sangat terbatas dibandingkan dengan DKI," keluhnya.

Namun, hal itu dibantah oleh perwakilan orangtua murid yang mengaku jika sumbangan sudah dipatok sebesar Rp100 ribu. "Dipatoknya pertama 200 ribu rupiah, tetapi saya hanya sanggup 100 ribu rupiah," ucap orangtua berinisial R.

Kondisi ini diperberat, lantaran pihak sekolah juga akan mengadakan studi tour ke Bali, dengan biaya Rp2,5 juta per siswa. "Ya beratlah, tetapi saya sudah DP (uang muka) 500 ribu rupiah, katanya kalau dibatalin hangus," katanya.

Tersandung iuran

Sementara itu, di SMK Citra Negara, sejumlah siswa terpaksa pulang ke rumah dan tidak mengikuti ujian semester pada hari pertama, lantaran belum melunasi iuran bulanan.

"Kasihan ini, katanya hak anak belajar kan ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," kata salah satu orangtua murid yang enggan disebutkan namanya.

Ketika VIVA.co.id mencoba mengonfirmasi hal itu, sayangnya pihak sekolah belum bisa ditemui. Salah satu petugas keamanan mengatakan, kepala sekolah dan bagian Humas sedang tidak berada di sekolah. (asp)

Ilustrasi acara kelulusan mahasiswa.

Di Sini, Sekolah Menengah Sudah Sediakan Program Diploma

Umumnya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya menyediakan program penjurusan.Di

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2021