KPU DKI akan Ganti Anggota KPPS yang Bermasalah

VIVA.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan pihaknya akan mengganti anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bermasalah dalam pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, 15 Februari lalu. Saat ini, lanjut Sumarno, ia masih mendata para anggota KPPS yang bermasalah.

"Sedang diinventarisir. Kan tadi ada masukan dari dua pasangan calon," kata Sumarno dalam suatu acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu 26 Februari 2017.

Sumarno melanjutkan, jika nantinya ditemukan anggota KPPS yang melakukan kesalahan fatal, maka yang bersangkutan tidak akan dilibatkan kembali pada putaran kedua Pilkada DKI.

"Kami lihat dulu masalahnya. Kalau masalahnya fatal, terkait netralitas, pasti diganti," ujarnya.

Tetapi, jika kesalahan tersebut hanya kurangnya pemahaman, maka anggota KPPS tersebut akan diberikan penyuluhan, agar tidak melakukan kesalahan yang sama saat putaran kedua nantinya.

"Kalau tidak paham, kami beri tahu. Tapi kalau tidak netral, sengaja menyulitkan orang sehingga tidak bisa memilih, pasti diganti," jelasnya.

Sumarno menambahkan, ia hanya akan melakukan penyelidikan terkait administrasi. Namun, jika nantinya ada tindak pidana, maka pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang akan menindak.

"Nanti Bawaslu yang akan melakukan itu (pidana). Kalau dari KPU hanya ada kesalahan saja, meski sudah kami berikan bimbingan teknis dan buku panduan," katanya.

Ia menilai, banyaknya anggota KPPS yang baru memang menjadi kendala dan memicu adanya kesalahan teknis di lapangan.

"Mereka ini rata-rata baru semua, jadi ada persoalan teknis yang bermasalah. Kalau itu merugikan hak konstitusional warga, maka kami tidak akan berikan kesempatan di putaran kedua," ujarnya.

Sumarno juga mengakui, masih ada beberapa kesalahan dalam pemungutan suara beberapa waktu lalu. Untuk itu, masalah ini menjadi perhatian KPU DKI Jakarta saat menghadapi putaran kedua.

"KPU akan mengevaluasi semuanya, termasuk banyak masukan tadi. Itu akan ditindaklanjuti. Ini akan menjadi perhatian KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang terkait dengan penyelenggaraan," katanya. (ren)

Halaman Selanjutnya

"Nanti Bawaslu yang akan melakukan itu (pidana). Kalau dari KPU hanya ada kesalahan saja, meski sudah kami berikan bimbingan teknis dan buku panduan," katanya.