Ahok: Banjir Cuma Bisa Diatasi dengan Normalisasi Sungai
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap berpandangan proyek normalisasi kali, yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah pusat, sebagai cara terbaik untuk menanggulangi permasalahan banjir di Jakarta.
Ahok mengaku belum dapat menilai ide menciptakan 'drainase vertikal' atau memperbanyak sumur resapan di Jakarta sebagai cara yang efektif untuk mengurangi intensitas limpahan air di daratan guna mencegah banjir.Â
"Saya enggak bisa tanggapin lah. Itu makanya yang pasti, kalau enggak normalisasi sungai, ya enggak mungkin (permasalahan musibah banjir diselesaikan)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 17 Februari 2017.
Menurut Ahok, pelaksanaan normalisasi sungai secara teknis dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Caranya yakni memperlebar dan memperkuat serta meninggikan bagian bantaran sungai. Dapat mencegah air meluap ke daratan sebelum sampai ke hilir atau ke laut.
Namun, selaku pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI, yang bertanggungjawab untuk membebaskan lahan di kawasan bantaran sungai, tidak bisa secara instan menyediakan lahan untuk BBWSCC bekerja. Pemerintah Provinsi DKI perlu membangun rumah-rumah susun terlebih dahulu sebagai tempat relokasi warga yang rumahnya harus dibongkar.
"Sekarang kita kan butuh waktu, butuh bangun rumah susun. Kita pindahkan (warga) ke rumah susun saja masih dikritik kok. Kita butuh tiga tahun melatih orang pindah ke rumah susun," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, pembangunan rumah susun sendiri bukan pekerjaan yang mudah dilakukan. Ia, membuat standar rumah susun yang harus dibangun harus lebih layak dari rumah-rumah susun terdahulu.Â
Ahok menegaskan tindakan penanggulangan banjir di Jakarta secara keseluruhan, adalah hal yang berkesinambungan, tidak dapat selesai dalam waktu yang begitu singkat.
"Bangun rumah susun juga butuh kontraktor. Kontraktor jelek, kamu juga mesti coret. Masa satu tahun langsung perbaikan? Semua ada waktunya," ujar Ahok.
Full Senyum! Ini Ketentuan Resmi Opsen Pajak Kendaraan di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk aturan opsen pajak kendaraan.
