Rekan Bachtiar Nasir jadi Tersangka Pencucian Uang
- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan satu orang tersangka berinisial IA, terkait kasus dugaan penyalahgunaan Yayasan Keadilan untuk Semua.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto mengatakan, IA merupakan rekan dari Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir, namun yang bersangkutan bukan orang yayasan.
"Rekannya BN, dari pihak BN (Bachtiar Nasir)," kata Rikwanto, Senin 13 Februari 2017.
Rikwanto menuturkan, bahwa peran dari tersangka berinisial IA mencairkan dana Yayasan Keadilan untuk Semua. "Dia disuruh cairkan dana oleh BN," ujarnya.
Namun, Rikwanto masih belum menyimpulkan kenapa Bachtiar Nasir belum juga ditetapkan menjadi tersangka dan lebih dahulu menetapkan tersangka IA. "Itu kan penyidik teknisnya. (Ustad Bachtiar Nasir) kan, nanti masih pemeriksaan," ujarnya.
Saat ini, IA dikenakan dengan Pasal 5 dan atau Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk diketahui, perkara kasus dugaan pencucian uang ini berawal dari adanya ajakan untuk donasi dalam aksi Bela Islam 212 yang digagas oleh jajaran GNPF MUI.
Bahkan, beredar selebaran di jejaring media sosial, agar dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan tersebut yang ditampung dalam rekening Yayasan Keadilan untuk Semua.
Pengusutan perkara ini terkait adanya laporan polisi nomor: LP/123/II/2017/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2017. Serta surat perintah penyidikan nomor: SP.sidik/109/II/2017/Dit Tipideksus, tanggal 6 Februari 2017. (asp)
MAKI Minta KPK Dalami Pertemuan Abdul Gani Kasuba dengan Anak Pengusaha Tambang
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami pertemuan Gubernur Maluku Utara nonaktif,
