Usai Debat, PLT Gubernur dan Pejabat DKI Rapat di Kereta
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA.co.id – Usai menonton debat Pilkada DKI, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, beserta sekitar 40 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meninggalkan Gedung Balai Kota, Jakarta. Mereka hendak meninggalkan ibu kota untuk melakukan rapat dan kunjungan kerja menuju Yogyakarta.
Pantauan VIVA.co.id, rombongan yang lebih dari 100 orang itu, terdiri dari puluhan pejabat ditambah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
Rombongan berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 22:30 dan akan menempuh tujuh jam perjalanan hingga tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Baru satu jam perjalanan, terlihat Sumarsono didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengadakan rapat dengan posisi saling berhadapan. Rapat yang dibagi tiap asisten pemerintah Sekretaris Daerah itu akan bergantian dengan tiap asisten lainnya yang membawahi dinas-dinas terkait. Seperti Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Asisten Bidang Pembangunan dan Asisten Perekonomian.
Sebanyak empat gerbong disiapkan dengan kapasitas kurang lebih 30 - 50 orang. Kereta wisata yang disewa khusus ini, merupakan ide dari Sumarsono yang ingin mengumpulkan para pejabat DKI melakukan rapat di atas kereta. Menurut dia, para pejabat di Pemprov DKI butuh penyegaran dalam bekerja. Sumarsono mengatakan, tujuan lain diadakannya rapat kerja di luar Jakarta, sekaligus cara bagi Pemprov DKI belajar dengan Yogyakarta mengenai pengembangan pariwisata.
"Paket (wisata) Jakarta - Yogyakarta harus disambungkan dengan paket wisata budaya nusantara," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa 10 Januari 2017.
Sumarsono menjelaskan, adanya kritikan dari berbagai pihak mengenai rencana kunjungan kerjanya ini ditanggapinya dengan santai. Menurut Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menyebutkan dinas luar kota ini tak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Masing - masing membayar secara pribadi sebesar Rp7 juta. Kumpul-kumpul kan. Kerja, jalan-jalan karena hari libur. Sabtu, Minggu dan Senin sudah kembali lagi," kata Sumarsono.
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Begini Aturannya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan sejumlah peraturan dan insentif bebas pajak kendaraan listrik guna menarik minat masyarakat.
