BEM Ancam Gelar Aksi Besar dan Ganas Jika Tak Ditemui Jokowi

VIVA.co.id – Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa, atau BEM se-Jadobetabek, dalam aksi unjuk rasa bela rakyat 121, Ihsan Munawar berharap, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bisa menemui mereka dalam aksi hari ini.

Sebab, ia mengatakan, kalau mahasiswa yang melakukan aksi di Jakarta telah dipercayakan mahasiswa lain, yang menggelar aksi serupa di titik-titik lain di 18 titik di wilayah Indonesia.
"Pertama, kami ingin dipertemukan dengan Presiden Jokowi," kata dia di kawasan Patung Kuda Indosat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 12 Januari 2017.

Menurut Ihsan, mereka sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, terkait maksud mereka yang ingin bertemu Presiden Jokowi dalam aksi mereka hari ini.

"Karena, kami sudah menyampaikan surat melalui Pak Pratikno," katanya.

Bila tuntutan mereka tidak terpenuhi, lanjutnya, mereka mengaku akan kembali melakukan aksi serupa seperti hari ini, namun, akan lebih besar dari pada hari ini.

"Apabila etiket baik kami tidak digubris dengan baik, maka seharusnya mereka sadar, karena hari ini kami turun di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Maka, lihat saja di aksi selanjutnya akan lebih ganas dan dahsyat daripada hari ini," katanya.

Seperti diketahui, BEM seluruh Indonesia unjuk rasa di 19 titik di wilayah se-Indonesia, tak terkecuali di Jakarta. Diperkirakan, akan ada sebanyak 750 mahasiswa yang hari ini akan turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Jakarta. Mereka menamakan aksi mereka hari ini sebagai aksi unjuk rasa bela rakyat 121.

Dalam aksi mereka hari ini, ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan ke pemerintah, yaitu:

1.Menolak dengan tegas PP No.60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mencabut PP tersebut.

2.Menuntut Presiden Jokowi-JK untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

3.Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya.

4.Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.

5.Menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA. (asp)

Halaman Selanjutnya

1.Menolak dengan tegas PP No.60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mencabut PP tersebut.