Ahok Sebut Layanan TransJakarta Akan Sepenuhnya Gratis

Kamis, 22 Desember 2016 - 15:22 WIB

Oleh :

Lis Yuliawati,

Armada Bus Transjakarta

Sumber :

ANTARA FOTO/Wahyu Putro

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan, layanan TransJakarta akan sepenuhnya gratis pada masa mendatang.

Baca Juga :

Hasto dan Ahok Sampaikan Pesan Megawati untuk Politisi Muda

Saat ini, layanan transportasi yang dioperasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta itu baru gratis secara terbatas. Layanan gratis baru untuk bus tingkat pariwisata dan bus TransJakarta yang melewati jalur reguler atau umum, di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin.

Secara perlahan, menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, layanan utama TransJakarta yang saat ini mencakup 12 koridor dan rute-rute pengumpan (feeder) juga dapat menjadi gratis.

"Arahnya memang itu. (Layanan TransJakarta) mau ke gratis," ujar Ahok di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok-Djarot di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.

Ahok mengatakan, layanan TransJakarta bakal gratis penuh saat pos pendapatan Pemerintah Provinsi DKI di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI meninggi.

Saat ini, dalam APBD Perubahan 2016, Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp330 miliar untuk TransJakarta. Dana itu sebagian besarnya digunakan untuk menyubsidi harga tiket. Subsidi itu merupakan penyebab harga tiket TransJakarta menjadi sangat terjangkau, hanya Rp3.500 untuk tujuan halte mana pun.

Jika terpilih menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022, Ahok membidik peningkatan pendapatan dari retribusi terminal parkir elektronik (TPE) dan penerapan aturan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP).

Menurutnya, pendapatan dari dua sumber itu bisa dialokasikan untuk penambahan besaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) TransJakarta.

Ahok menyebut, kisaran angka pendapatan Rp4-5 triliun cukup untuk menyubsidi sepenuhnya layanan TransJakarta sehingga bisa gratis di semua rute dan koridor.

"Tugas kami kan mengadministrasi keadilan sosial sebetulnya. Jadi kalau (dari penerapan aturan) ERP bisa dapat Rp4 triliun sampai Rp5 triliun, kenapa enggak kita subsidi ke (layanan) transportasi semua?" ujar Ahok.

Baca Juga :