Plt Gubernur DKI Bicara Ornamen Natal di Kantor Pemerintah
- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan, surat edaran terkait instruksi Sekretaris Daerah perihal pemasangan ornamen Natal sudah dicabut.Â
Seperti diketahui, beredar instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, yang mengatakan pemasangan ornamen Natal di sejumlah kantor pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini menjadi polemik, lantaran biaya yang dikeluarkan untuk ornamen itu dibebankan pada APBD atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.Â
"Jadi surat itu sudah diberhentikan. Tidak berlaku lagi," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016.Â
Dia tak melarang apabila kantor pemerintahan DKI Jakarta memasang ornamen Natal. Namun ia menegaskan, pembelian ornamen itu tak dibenarkan bila menggunakan anggaran daerah.Â
"Tidak perlu ada edaran. Tidak perlu ada pemanfaatan APBD. Rayakan saja sebagaimana biasanya saja. Yang jelas kita memperlakukan semua agama itu sama," ujar pria yang akrab disapa Soni.
Sementara itu, Sekda DKI Jakarta, Saefullah telah mencabut instruksi tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Sekda No. 38 Tahun 2016 tentang larangan memasang ornamen Natal.Â
Meski demikian, dia menyilakan pemasangan ornamen Natal ini dipasang di sejumlah instansi pemerintahan dengan catatan tanpa menggunakan APBD.Â
"Makanya, ini bukan soal agama. Ini soal bujet saja, APBD DKI 2016. Kalau saya tidak batalin lebih repot lagi. Kalau ini kan saya tinggal jelaskan saja," ujarnya.
Full Senyum! Ini Ketentuan Resmi Opsen Pajak Kendaraan di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk aturan opsen pajak kendaraan.
