Bawaslu Diminta Dalami Petugas Kebersihan Ikut Kampanye
- VIVA.co.id/Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada DKI 2017, Djarot Saiful Hidayat menyesalkan adanya sanksi yang diberikan kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) oleh kepala Dinas Kebersihan.
Hal itu menanggapi adanya 63 petugas kebersihan yang biasa disebut pasukan 'oranye' mengikuti kegiatan kampanye pada pasangan nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
"Saya membaca, pernyataan dari kepala Dinas Kebersihan. Bahwa itu digerakkan oleh tim sukses," ujar Djarot di Jakarta Barat, Kamis, 24 November 2016.
Politikus PDIP itu mengatakan, dengan adanya temuan itu, ia berharap kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera mengambil sikap. Ia menambahkan, keterlibatan sejumlah petugas PPSU ini hanya sebagai korban.
"Maksud saya, ini lah pentingnya ada Panwas maupun Bawaslu. Kalau ada temuan seperti ini mesti ditindaklanjuti supaya mereka-mereka yang diskors tidak ada menjadi korban. Kan mereka korban, siapa yang mengajak," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah petugas PPSU diketahui berfoto dengan memegang spanduk mendukung pasangan nomor urut satu Agus-Sylvi.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, para pekerja kontrak yang bertugas di Dinas Kebersihan itu telah melakukan politik praktis karena ikut kampanye. Mereka dikenakan sanksi atau skors, berupa tak diberikan gaji dalam satu bulan hingga pemutusan kontrak kerja.
"Mereka teriak-teriak di belakang spanduk. Fotonya ada. Saya kira itu yang akan kami berikan sanksi. Saksinya tidak ringan, terpaksa skorsing tanpa gaji sampai akhir kontrak," kata Sumarsono di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2016.
Darmizal Sebut Somasi SBY Tidak Memiliki Dasar Hukum
Somasi tersebut, kata Darmizal, dirasa sangat konyol untuk dilakukan, karena kubu AHY sudah membawa sengketa ke pengadilan
