Plt Gubernur DKI Bertemu Wali Kota Bekasi
- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dipastikan akan menemui Wali Kota Bekasi sekaligus mengunjungi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Bekasi, Selasa, 8 November 2016.
Kedatangannya juga untuk membahas secara langsung terkait pemberian dana hibah TPST Bantar Gebang yang jumlahnya mencapai Rp143 miliar. Dana hibah itu akan diberikan kepada 18.192 kepala keluarga (KK) di sekitaran TPST tersebut.
"Insya Allah jadwal saya ke sana (Bantar Gebang) nemuin Wali Kota Bekasi juga. Intinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah berkomitmen memberikan bantuan keuangan ke daerah Bekasi sebesar Rp143 miliar," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 7 November 2016.
Adapun dana yang diberikan Pemprov DKI itu untuk kompensasi dalam bentuk perbaikan lingkungan, seperti halnya kerusakan dampak lingkungan, sarana prasarana, pelebaran jalan, dan lain-lain.
Pasalnya, pada saat TPST dipegang pihak swasta, menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu bantuan yang diberikan hanya berupa uang dan tidak termasuk untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.
"Jadi, untuk sekarang ini dana tersebut tidak hanya bantuan soal uang, tetapi juga dalam bentuk lingkungan yang akan diperbaiki," kata Sumarsono.
Kemudian untuk teknisnya, Pemprov DKI akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi. Pemprov DKI hanya akan melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan ataupun dengan daftar rekening warga yang telah menerima bantuan.
"Pemerintah Kota Bekasi yang akan memanage semuanya. Kami (Pemprov DKI) hanya akan melakukan pengawasan saja. Nah idealnya, bantuan ini akan dihibahkan ke nomor rekening, sehingga bisa menerima list dari jumlah 18.192 KK yang menerima," ujarnya.
(mus)
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ
Perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global.
