Pilkada DKI 2017

Ahli Hukum: Calon Petahana Wajib Cuti

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan usai mengikuti sidang perdana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8/2016).
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id – Guru besar ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri, menilai cuti bagi seorang calon petahana adalah sebuah kewajiban. Sebab, cuti tidak hanya bermanfaat untuk pemilu yang jujur dan adil, tapi juga untuk perkembangan demokrasi ke depan.

Kata Cak Imin soal Kader PKB Dukung Pramono di Pilgub Jakarta

"Cuti pun merupakan kewajiban sebagai konsekuensi mengikuti pilkada," kata Syaiful saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan gugatan uji materiil UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.

Menurutnya, jika seorang petahana tidak cuti, maka berpotensi menimbulkan penyalahgunaan fasilitas negara. Misalnya, menggunakan kendaraan dinas untuk kampanye, mengerahkan PNS atau bawahan dan menyusun program populer jelang kampanye, hingga penggunaan dana APBD.

Siap-siap, Oknum Jual Nama PPP Dukung Pramono-Rano Bakal Ditindak Tegas

Syaiful juga mengingatkan MK, bahwa aturan hukum tidak dibuat untuk satu atau dua orang. Jika keputusan soal cuti dianulir, menurutnya, mungkin akan membawa dampak positif bagi satu dua orang, tapi menimbulkan efek negatif bagi bangsa Indonesia ke depannya. "Permohonan menganulir cuti menurut ahli tidak beralasan," kata dia.

Gugatan uji materiil yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam sidang, Ahok meminta pengujian pasal 70 ayat (3) dan (4). Karena, menurut Ahok, pada Pasal 70 ayat (3) UU, diatur kewajiban cuti dan larangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya Dinilai Pemuda Paling Aktif Siapkan Pilkada 2024

Sementara ayat (4) menyebut bahwa Mendagri atas nama Presiden berwenang memberi izin cuti untuk gubernur, sedangkan untuk bupati/wali kota diberikan gubernur atas nama menteri. Ahok ingin pasal yang mengatur soal cuti kampanye diubah.

Dia sepakat jika calon petahana harus cuti selama masa kampanye, namun dia juga ingin ada pilihan bagi calon petahana untuk menolak cuti. Ahok beralasan, ketidakinginannya berkampanye karena ingin fokus mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017. (ase)

Konpers lembaga survei Poltracking Indonesia

Poltracking Tegaskan bukan Konsultan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan lembaga surveinya bukan konsultan yang condong ke salah satu pasangan calon (paslon) manapun di Pilgub Jak

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024