Redam Isu SARA di Pilkada, Menag Kumpulkan Tokoh Nasional
- Ade Alfath
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama dalam satu forum diskusi menyongsong Pilkada serentak 2017 yang rukun dan damai. Tujuan mengumpulkan tokoh tersebut, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, sekaligus masukan, dan saran, agar kerukunan kehidupan beragama terus terpelihara.
Apalagi, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) berpotensi memecah belah umat. Bahkan, situasi mulai memanas, terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur. Isu agama sudah terjadi.
"Kita memahami betul hakikat substansi agama dalam kehidupan beragama. Ini bangsa besar yang kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan beragama sejak lama," kata Lukman, Jumat 14 Oktober 2016.
Menurut Lukman, Pilkada serentak 2017, merupakan agenda rutin yang sekaligus menjadi ujian bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.
"Setidaknya, ada tujuh sampai delapan provinsi, 71 kabupaten, 18 kota yang akan masuk tahapan Pilkada. Apakah kualitas demokrasi kita bisa kita jaga dan pelihara, bahkan kita tingkatkan?" ujar Lukman.
Selain itu, lanjutnya, Pilkada juga menjadi ujian integritas bangsa. Apakah masyarakat mampu menyikapi keberagaman dalam politik baik secara santun dan beradap, atau tidak, akan tercermin dari hasil Pilkada serentak nanti.
Karena itu, Lukman menyebut bahwa kehadiran tokoh agama menjadi bagian penting, agar dapat memberikan edukasi bagi masyarakat guna memelihara kerukunan umat beragama.
"Agar kehidupan agama kita semakin berkualitas, sekaligus kerukunan masyarakat dalam beragama lebih baik, maka kita berkumpul di sini untuk meminta masukan," kata Lukman.
Dari pantauan, terlihat beberapa tokoh yang hadir, seperti Ketua MUI Maaruf Amin, Ustadzah Mamah Dedeh, tokoh Tionghoa Jaya Supratna dan Franz Magnis Suseno dari akademisi. (asp)
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
