Ahok Curiga Ada PNS yang Sengaja Hambat Proyek MRT

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, curiga pembebasan sebanyak 132 bidang tanah untuk depo, stasiun, dan jalur layang proyek moda transportasi kereta angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) dihambat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI.

Habib Rizieq Blak-blakan Sebut Kasus Suswono Beda dengan Ahok: Dia Akui Khilaf dan Istighfar

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, pemilik lahan yang terdiri dari warga atau perusahaan, telah setuju menjual lahan mereka kepada pemerintah.

Namun, dia mensinyalir mandeknya pengadaan lahan – yang bisa berdampak kepada terlambatnya penyelesaian proyek – akibat adanya hambatan dari oknum yang berasal dari pemerintah kotamadya. Padahal pemerintah kotamadya adalah institusi Pemerintah Provinsi DKI yang bertugas menyediakan lahan untuk digunakan PT. MRT Jakarta.

5 Kontroversi Farhat Abbas, Pernah Rasis ke Ahok hingga Thariq Halilintar

"Kan bisa kita duga (ada oknum PNS). Kok (penjualan lahan) enggak bisa deal? Orang pada mau jual kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 10 Oktober 2016.

Ahok enggan menerka pemerintah kotamadya yang ia curigai menghambat pembelian lahan. Tapi, menurut Ahok, modus yang bisa dilakukan adalah meminta komisi atas uang pembelian yang diberikan pemerintah.

Sederet Perkataan Gus Dur yang Kini Jadi Kenyataan, No 5 Baru Terjadi

Kemudian, karena pemilik lahan merasa besaran uang komisi yang diminta terlalu tinggi, persetujuan jual beli tak kunjung tercapai.

"Semua mengeluhkan enggak mau dibayar (uang pembelian tak kunjung diberikan). Kan aneh kan," ujar Ahok.

(ren)

Habib Rizieq Shihab (HRS)

Terpopuler: Habib Rizieq Bicara Kasus Suswono dan Ahok, Dirdik Jampidsus Viral Gegara Jam Tangan

Berita tentang pakar intelijen minta TNI-Polri waspada selama Presiden Prabowo kunjungan keluar negeri juga menjadi berita yang banyak menarik perhatian pembaca.

img_title
VIVA.co.id
6 November 2024