PDIP Latih 30 Ribu Saksi untuk Pilkada DKI
- VIVA.co.id/Ade Alfath
VIVA.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melatih 30 ribu orang saksi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Saksi menjadi ujung tombak terdepan untuk mencegah kecurangan.
Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, mereka dilatih tidak hanya untuk hari pencoblosan, tapi juga sebagai regu penggerak pemilih.
"Begitu dilatih, mereka akan melakukan proses dari rumah ke rumah, dia akan menjaga zona marking, man to man marking, ini yang selalu dilakukan PDIP dan kami siapkan 30 ribu saksi," kata Djarot di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 7 Oktober 2016.
Tak hanya untuk DKI Jakarta, Djarot mengatakan, setiap DPD juga mengirimkan perwakilan sebanyak tiga orang untuk mengikuti pelatihan. Nantinya, perwakilan DPD akan kembali melatih kader di masing-masing daerah.
"Jadi berjenjang. Ini budaya PDIP sejak lama," kata dia.
Menurut Djarot, pelatihan ini khusus untuk kader PDIP. Untuk partai pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot lainnya, diserahkan kepada kebijakan internal partai masing-masing.
"Masing-masing partai politik itu punya kultur sendiri, punya budaya sendiri, punya strategi sendiri, biarkan saja. Kami fokus menggarap PDIP," kata dia.
PDIP bersama Nasdem, Hanura dan Golkar menjadi partai pengusung untuk pasangan petahana Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Sementara Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP, Arif Wibowo mengatakan, materi pelatihan yang diberikan kepada saksi menyangkut keterampilan menjadi saksi yang mampu menjalankan fungsi pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Mereka dilatih untuk jenjang pungutan suara dan rekapitulasi suara, dengan demikian berbasis TPS, saksi partai yang nanti bertugas di setiap TPS, koordinator TPS, semuanya mendapatkan pelatihan," kata Arif.
Tidak hanya bersifat teori, menurutnya, pelatih saksi juga dibekali keterampilan seperti mengisi rekap mulai C1 sampai dengan formulir D ditingkat provinsi. "Kompleksitas pemilu kita luar biasa, tidak saja pengetahuan, ketrampilan yang memadai juga untuk bisa mengontrol," ujarnya.
