Ahok: Mengapa Saya Tak Boleh Kutip Surat Al-Maidah?
- VIVA.co.id / Fajar GM
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bebas mengutip ayat kitab suci, sekalipun bukan kitab suci agamanya. Ahok, sapaan akrab Basuki, mengaku tidak mengerti dengan motivasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kelompok yang salah satu anggota Dewan Pembinanya politikus Partai Gerindra, Habiburokhman itu melaporkan Ahok terkait salah satu pernyataannya yang mengutip surat Al Maidah, terkait larangan memilih pemimpin yang bukan dari golongannya.
"Kenapa aku enggak boleh ngutip surat (Al-Maidah) itu?" ujar Ahok di sela-sela kunjungan ke Kepulauan Seribu, Selasa, 27 September 2016.
Ahok, juga tidak bermaksud politik saat mengutip surat Al-Maidah. Ia sekadar menyampaikan surat Al-Maidah salah satunya berisi larangan supaya umat Muslim tidak memilih pemimpin dari golongan yang bukan kaum mereka. Ahok menilai, surat itu sering dipakai melakukan kampanye negatif kepadanya.
Dia kembali menegaskan, tak ada hal yang salah dengannya yang beragama Kristen Protestan, mengutip kalimat dalam Alqran. "Itu mah (ACTA) orang cuma ngomong. Harusnya, semua firman Tuhan bisa dikutip kok. Kenapa aku enggak boleh ngutip firman Tuhan?" ujar Ahok.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua ACTA Agustiar menyampaikan rencana ACTA melakukan pelaporan ke Bawaslu. ACTA menilai pengutipan ayat Alquran oleh Ahok adalah tindakan rasis dan penistaan agama.
"Tidak sepantasnya Pak Ahok melontarkan ucapan semacam itu, apalagi di hadapan media massa," ujar Agus.
Kutipan surat Al Maidah sendiri disampaikan Ahok pada Rabu, 30 Maret 2016. Ahok pada saat itu menyampaikan bahwa sebagian kalangan Muslim tidak ingin memilihnya kembali karena sekadar menjalankan perintah agama.
Larangan kaum Muslim untuk memilih pemimpin yang bukan berasal dari golongannya tercantum pada Surat Al-Maidah ayat 51.
"Surat Al Maidah sebut, 'jangan jadikan Yahudi dan Nasrani jadi pemimpinmu'," ujar Ahok. (ase)
ACTA: Kami Laporkan Peristiwanya, Bukan Presiden atau PSI
Hindari penyimpangan agar kontestasi politik berjalan dengan adil.
