Ahok Bakal Normalisasi Bukit Duri, Gerindra Ungkit Kalijodo
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri kembali mendapatkan kritik. Kebijakan itu, dinilai sama sekali tidak memperhitungkan perencanaan yang matang.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Muhammad Taufik mengatakan, selama ini langkah Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang kerap kali melakukan normalisasi, justru tidak memiliki tujuan yang jelas.
"Ahok gusurnya yang jadi problem, tidak pakai perencanaan. Kalau pakai perencanaan, musti dilihat dahulu. Kenapa digusur? Jalur hijau?" kata Taufik saat ditemui di kawasan Tebet Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2016.
Taufik pun mencontohkan seperti penggusuran Kalijodo. Menurut dia, langkah Ahok menggusur Kalijodo tersebut belum memperhitungkan dampak dari penggusuran secara menyeluruh, terutama terhadap masyarakat yang menjadi korban penggusuran.
"Kayak Kalijodo. Mereka manusia juga. Dikasih dong perbekalan. Kalau dipindah ke Marunda sementara kehidupan mereka di Jakarta Barat pasti mati. Tiga bulan di sana tidak bisa bayar uang sewa," ujar Taufik.
Maka dari itu, Taufik meminta Pemprov DKI agar tidak gegabah menggusur kawasan Bukit Duri. Sebab, dibutuhkan perencanaan yang matang, sebelum mengeksekusi sebuah daerah sehingga nantinya tidak merugikan masyarakat.
"Kalau pakai perencanaan, kita harus lihat. Pernah enggak dia (Ahok) inventarisir di situ (Kalijodo)? Berapa orang yang digusur? Jangan-jangan orang yang digusur punya surat," kata dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Ahok mengatakan bahwa normalisasi di sekitar kawasan tersebut akan berdampak cukup signifikan terhadap pengurangan banjir yang selama ini jadi momok di beberapa wilayah Ibu Kota.
Surat Peringatan Tahap Pertama penggusuran kawasan tersebut pun akan segera dikirimkan pada minggu depan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Bukit Duri. Nantinya, pemberian SP1 itu akan dilakukan secara bertahap.
"Minggu depan di kasih SP1, setelah itu SP2, dan SP3, dan kita bongkar. Enggak peduli yang bandel," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, beberapa waktu lalu.
