Komentar Ahok Setelah Lawannya Bangun Koalisi Kekeluargaan
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya juga berencana membentuk Koalisi Kekeluargaan dengan tiga partai pendukungnya, Nasdem, Hanura dan Golkar. Nama koalisi itu sama dengan nama koalisi yang dibuat tujuh partai politik (parpol) yang tidak mendukungnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Dengan demikian, bila ia terpilih, pemerintahan dan kalangan oposisi di Jakarta nantinya sama-sama memiliki asas kekeluargaan. Pemerintahan pun akan berjalan dengan harmonis. "Kalau kekeluargaan enggak ada yang bertarung. Keluarga masa bertarung?" ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.
Ahok tak mengerti alasan tujuh parpol menamakan koalisi mereka dengan nama 'Koalisi Kekeluargaan'. Seraya berkelakar, dia mengatakan, jika pasangan calon yang akan mereka usung memenangkan Pilkada, nantinya segala urusan pemerintahan akan diselesaikan secara 'kekeluargaan', bukan sesuai prosedur tata negara.
"Mungkin semua kekeluargaan. Bahas anggaran (dilakukan secara) kekeluargaan, diskusi (program pemerintah) kekeluargaan, mau (memilih) pejabat juga kekeluargaan, mungkin itu maksudnya," ujar Ahok.
Ahok tidak menganggap serius rencana koalisi tujuh parpol itu. Meski jika jumlah kursi mereka digabung akan memiliki kekuatan 82 kursi di DPRD DKI.
Koalisi Kekeluargaan terbentuk usai pertemuan pimpinan tujuh parpol dari tingkat Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016. Ketujuh parpol adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Koalisi, dibentuk untuk menantang Ahok, gubernur petahana, di Pilkada.
Juru bicara koalisi yang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP DKI Bambang Dwi Hartono mengatakan, koalisi ingin memunculkan pemimpin yang memiliki kriteria lebih baik untuk Jakarta. Kriteria itu adalah arif, bijaksana, santun, beretika, bersih, dan cerdas.
Meski telah disepakati akan dibentuk, pimpinan pusat masing-masing partai belum memberi persetujuan pembentukan koalisi.