Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan penyimpanan uang dalam jumlah terlampau besar oleh pemerintah daerah bisa menghambat laju perekonomian di daerah itu.

Hal itu dapat terjadi di daerah-daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Daerah-daerah itu juga menerima Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bila tidak dimanfaatkan, gelontoran dana bukannya merangsang pertumbuhan ekonomi, malah menjadi sia-sia.

"Begitu dikirimi duit (DAU), mereka (Pemda) enggak bisa pakai dengan cepat. Dia deposito balik lagi di bank. Ini tentu yang membuat rusak," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jumat, 5 Agustus 2016.

Ahok mengatakan, hal itu menjadi penyebab Presiden RI Joko Widodo menyindir 10 provinsi, kota, dan kabupaten yang menyimpan uang terlampau besar di bank dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis, 4 Agustus 2016.

Ahok menjelaskan, Presiden Jokowi ingin membenahi tata kelola keuangan. Bila suatu daerah tak bisa menyerap dana yang merupakan realisasi kebijakan desentralisasi pemerintahan, maka pemerintah pusat lebih baik memberikannya ke daerah lain dulu.

"Kalau kamu (Pemda) enggak bisa pakai, ya sudah (uang) kamu kasih ke daerah lain," ujar Ahok.

Setelah merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, daerah itu kemudian melakukan sistem bagi hasil dengan daerah lain supaya dana sama-sama bisa digunakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dana dibagi saat daerah lain itu telah siap menyerap anggaran, misalnya, saat sektor pendapatan mereka tak mencapai target pada waktu tertentu.

"Kalau kamu baru butuh pakainya bulan September - Oktober, ya udah, bulan September - Oktober saja gue kirim duit ke lu," ujar Ahok.

Ahok mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyusun kebijakan yang memungkinkan hal itu terjadi supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. "Itu yang akan dibuat," ujar Ahok.

Sepuluh provinsi yang disebut Jokowi menyimpan uangnya terlalu besar di bank adalah DKI (Rp13,955 T), Jawa Barat (Rp8,034 T), Jawa Timur (Rp3,947 T), Riau (Rp2,867 T), Papua (Rp2,596 T), Jawa Tengah (Rp2,467 T), Kalimantan Timur (Rp1,572 T), Banten (Rp1,527 T), Bali (Rp1,464 T), dan Aceh (Rp1,446 T).

Sementara, 10 kabupaten adalah Bogor (Rp1,907 T), Badung (Rp1,665 T), Bandung (Rp1,653 T), Bekasi (Rp1,545 T), Malang (Rp1,510 T), Tanah Laut (Rp1,397 T), Kediri (Rp1,391 T), Berau (Rp1,370 T), Mimika (Rp1,370 T), dan Nias (Rp1,313 T).

10 kota yang juga disebut adalah Medan (Rp2,273 T), Surabaya (Rp1,851 T), Tangerang (Rp1,633 T), Cimahi (Rp1,524 T), Depok (Rp1,313 T), Semarang (Rp1,134 T), Magelang (Rp1,107 T), Tangerang Selatan (Rp1,032 T), Serang (Rp948 M), Mojokerto (Rp917 M).

(ren)