Ahok Sebut Jokowi Tak Pakai Data Baru Serapan Anggaran

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menggunakan data terakhir untuk mengungkap buruknya kinerja penyerapan anggaran sejumlah daerah.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, jumlah terakhir anggaran DKI yang disimpan di bank adalah Rp11,1 triliun. Menurut dia, Jokowi tidak menggunakan data anggaran itu saat menyatakan jumlah uang yang tidak digulirkan DKI terlalu besar. "Pak Jokowi enggak punya data bulan Juli," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Agustus 2016.

Ahok memastikan, DKI tidak menyimpan uang yang bisa berdampak kepada terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Ahok, anggaran DKI akan terus terserap. Salah satu anggaran rutin adalah belanja pegawai bulanan dan pembayaran biaya telepon, air, listrik, dan internet (TALI) yang nilainya bisa mencapai Rp2,5 triliun setiap bulan. "Kami kan setiap bulan (anggaran) terpakai Rp2,5 triliun untuk bayar macam-macam," ujar Ahok.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengemukakan, penyimpanan uang di kisaran Rp10 triliun adalah strategi untuk menjamin jalannya administrasi pemerintahan dan pembangunan di Jakarta, dalam waktu setidaknya dua bulan jika target realisasi pendapatan tak tercapai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, 10 provinsi, kabupaten dan kota yang menurutnya memiliki simpanan anggaran terlampau besar di bank. DKI menjadi provinsi sekaligus daerah dengan jumlah simpanan terbesar mencapai Rp13,9 triliun.

"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) duitnya (total APBD) memang gede, tapi nyimpennya juga gede," ujar Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis  pagi, 4 Agustus 2016.

Mantan Gubernur DKI ini meminta Ahok, juga seluruh kepala daerah yang daerahnya disebut segera berusaha merealisasikan penggunaan anggaran. Hal itu harus dilakukan untuk menggenjot perekonomian. Terlampau besarnya uang yang disimpan pemerintah daerah di bank akan membuat pertumbuhan ekonomi mandek. "Keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Setop. Harus segera dikeluarkan," ujar Jokowi.

(mus)