RS Harapan Bunda Akui Dilarang Kemenkes Buka Korban Vaksin
- Anwar Sadat
VIVA.co.id - Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu melakukan mediasi dengan Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda di Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Jakarta Timur, Rabu, 3 Agustus 2016. Para orangtua menyampaikan tujuh tuntutan yang salah satunya adalah membuka daftar nama bayi yang divaksin di rumah sakit tersebut sejak 2003-2016.
Merespons tuntutan tersebut, Rumah Sakit Harapan Bunda yang diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Komunikasi, Fida Kholid, menegaskan tidak dapat mengabulkan permintaan para orangtua.
Hal tersebut karena pihaknya terhitung sejak 18 Juli sudah berada di bawah pengawasan dan penanganan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satgas Penanganan Vaksin Palsu, dan Bareskrim. Pihaknya pun mendapat perintah untuk tidak mengeluarkan data atau pernyataan apapun terkait kasus itu.
"Untuk data saat ini kami tidak memegang data tersebut. Sudah diserahkan ke Bareskrim dan Satgas. Kami dilarang mengeluarkan data dan statement apapun oleh Satgas dan Bareskrim. Sejak 18 Juli telah resmi diambil alih pemerintah. Kami belum diperkenankan menangani sendiri-sendiri oleh Kemenkes. Semua sudah diarahkan," kata Fida di Kantor Komnas PA, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Menurut Fida, kegiatan pemberian vaksin ulang yang sebelumnya dilakukan pada 18 Juli lalu di RS Harapan Bunda itu juga merupakan kewenangan pemerintah. Pihaknya hanya menyediakan tempat untuk penyelenggaraan agenda itu.
"Kami pernah vaksin ulang 18 Juli, itu pun tempatnya saja. Alat dan obat dari pemerintah," ujarnya
Fida mengatakan, saat ini hanya Kemenkes, Satgas Penanganan Vaksin Palsu dan Bareskrim saja yang memiliki kewenangan merilis nama-nama penerima vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda.
"Kalau kami disuruh menunjukkan nama-nama, kami tidak bisa. Yang berhak mempublish itu Satgas Penanganan Vaksin Palsu. Mereka berkenan untuk penanganannya satu pintu," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu, August Siregar, merasa keberatan dengan pernyataan pihak Rumah Sakit Harapan Bunda. Pasalnya, sejumlah rumah sakit yang juga terlibat dalam penyebaran vaksin palsu malah sudah merilis nama-nama penerima vaksin di tempatnya masing-masing. Beberapa rumah sakit, menurut August, telah merilis daftar pasien yang telah divaksin, yaitu Rumah Sakit Elizabeth dan Mutiara Bunda.
"Dia bilang semua karena pemerintah. Tapi, rumah sakit yang lain bisa terbuka. Ini seperti Rumah Sakit Harapan Bunda lebih hebat dari Presiden," ujarnya.
August meminta manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda tidak bertele-tele dalam memenuhi tuntutan mereka. "Kalau hanya untuk menampung aspirasi, saya rasa sudah jelas tuntutan kami ada tujuh. Sekarang, dari tujuh itu mana yang bisa terealisasikan," katanya.
Hoaks, WHO Temukan Vaksin COVID-19 Palsu di Indonesia
Beredar informasi di media massa yang menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan vaksin COVID-19 palsu di Indonesia.
