Warga Dadap Desak Bupati Tanggerang Patuhi Ombudsman

Pernyataan LBH Jakarta ini menyambut rekomendasi Ombudsman RI, yang menyatakan Ahmed melakukan tindakan maladministrasi, terkait rencana penggusuran paksa ini.

Menurut Ombudsman RI, tindakan maladministrasi Ahmed ini menyangkut tiga poin. Pertama, melakukan perbuatan melawan hukum karena mengambil langkah penataan tanpa membentuk peraturan daerah. Kedua, melampaui kewenangannya dalam melakukan penataan tanpa memperoleh penugasan dari Pemerintah Provinsi Banten. Terakhir, melakukan diskriminasi karena tidak melayani permohonan warga untuk memperoleh hak atas tanah.

Untuk itu, Ombudsman RI mengeluarkan sembilan butir rekomendasi yang wajib dijalankan Ahmed. Salah satu rekomendasi itu mengharuskan Pemkab Tangerang memastikan rencana penanganan kawasan Kampung Baru Dadap, dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga, dan tidak memisahkan warga dari mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Kuasa Hukum Warga yang juga anggota LBH Jakarta, Tigor Hutapea, mengatakan rekomendasi Ombudsman RI membuktikan bupati melakukan tindakan sewenan-sewenang menggunakan kekuasaannya sebagai pejabat negara.

"Dengan merencanakan penggusuran paksa ribuan warga Dadap tanpa dasar hukum yang jelas, dan tidak melibatkan warga. Tindakan Bupati Ahmed jelas akan melanggar hak asasi manusia masyarakat Kampung Baru Dadap," ucap Tigor dalam siaran persnya, Minggu, 31 Juli 2016.

Lebih lanjut, jika Pemkab Tangeran ingin kembali melakukan penataan pada Kampung Baru Dadap, maka langkah utama adalah memulihkan kepercayaan warga, melibatkan warga sejak awal perencanaan, menyusun solusi bersama, dan mengikuti aturan-aturan hak asasi manusia.