Heboh Temuan Makam Fiktif di TPU Karet Bivak

VIVA.co.id – Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat, menemukan satu makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Makam fiktif itu tertulis atas nama Sumarti. Setelah terbukti fiktif, makam tersebut akan dibongkar.

Jika dilihat, pada makam fiktif itu, di batu nisannya tidak terdapat tanggal kapan orang tersebut lahir, dan kapan orang tersebut dinyatakan meninggal. Pada batu nisan hanya ada nama, tempat lahir tanpa tanggal, dan tempat wafat tanpa tanggal.

Sedangkan, biasanya di batu nisan sebuah makam terdapat nama, tempat dan tanggal lahir orang yang telah dinyatakan meninggal, serta tempat dan tanggal wafat orang itu.

"Makam fiktif hanya satu kita temukan. Makam ini pesanan, tidak ada jasadnya, makanya disebut fiktif," ujar Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat, Munjirin, saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 22 Juli 2016.

Dalam batu nisan Sumiarti, hanya terdapat tulisan Ibu Sumiarti, lahir di Kutoarjo dan wafat di Yogyakarta, tanpa adanya tanggal lahir dan tanggal wafat.

Sebelum terbukti kalau makam itu fiktif, Munjirin mengatakan akan terlebih dahulu mengecek data terkait makam itu. Kemudian, pihaknya pun melakukan klarifikasi kepada ahli waris makam itu.

Setelah diklarifikasi ke ahli waris, akhirnya, ahli waris pun mengaku. Lalu, pihaknya pun meminta yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan materai Rp.6.000 dan diminta menyerahkan kembali makam itu ke pihak pengelola TPU.

"Kalau yang bersangkutan tidak mau mengembalikan, akan kita proses hukum, karena ini melanggar Peraturan Daerah (Perda)," kata dia..

Namun demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui kepada siapa ahli waris memesan makam itu. Hingga saat ini, pihaknya masih mencari siapa orang yang menawarkan jasa seperti itu.

Dirinya menegaskan, apabila terbukti ada Pegawai Harian Lepas (PHL)-nya yang bermain, ia tidak segan untuk langsung memecatnya.

"Kalau memang ada PHL saya yang main kesitu akan dipecat. Kita juga terus mencari tahu." 

(mus)

Halaman Selanjutnya

"Kalau yang bersangkutan tidak mau mengembalikan, akan kita proses hukum, karena ini melanggar Peraturan Daerah (Perda)," kata dia..