Ahok Kecewa Kinerja Buruk Heru, Calon Wakilnya

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kecewa dengan kinerja calon wakilnya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, Heru Budi Hartono, yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kekecewaan Ahok itu timbul ketika dia mencurigai banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berada di bawah pimpinan Heru, bermain curang dalam melakukan pendataan aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi memang di BPKAD ini penuh permainan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Ahok mengatakan BPKAD tak kunjung tuntas melakukan inventarisir atas aset-aset yang dimiliki DKI. Hal itu berdampak kepada mudahnya aset DKI diserobot seperti yang terjadi pada lahan di Cakung Cilincing.

Menurut Ahok, hal itu senada dengan apa  yang disampaikan anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2015.

Laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 1 Juni 2016, BPK menyatakan, pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab BPKAD belum bisa menjamin DKI berkuasa penuh atas asetnya.

Ahok memberikan contoh buruknya kinerja PNS BPKAD dalam kasus yang dilaporkan seorang warga kepada Ahok baru-baru ini, terkait sebidang lahan milik Pemprov DKI di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Ahok menceritakan, pada tahun 1995, seorang warga menyerahkan lahan sepanjang 3.000 meter ke Pemprov DKI. Penyerahan lahan itu, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban warga itu, untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah.

Namun, Pemprov DKI yang telah berganti empat Gubernur sejak saat itu hingga kini tak kunjung mengurus aset lahan itu, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan.  "DKI enggak urusin," ujar Ahok.

Pagi tadi, warga yang melakukan penyerahan lahan menemui Ahok saat ia tiba di kantornya. Warga itu mengeluh. Karena lahan itu, saat ini malah diduduki pihak lain.

"Dia (pihak yang menduduki lahan), membalas, memang lu (warga) siapa? Ini kan bukan tanah lu," ujar Ahok.

Ahok mengatakan pihak yang menduduki lahan meminta Pemprov DKI sendiri yang melakukan gugatan jika ingin lahan dikembalikan kepemilikannya.

(ren)

Halaman Selanjutnya

Ahok menceritakan, pada tahun 1995, seorang warga menyerahkan lahan sepanjang 3.000 meter ke Pemprov DKI. Penyerahan lahan itu, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban warga itu, untuk menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah.