DKI Ogah Pakai Teknologi Belum Teruji untuk Jalan Berbayar
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melakukan studi banding ke luar negeri untuk melihat penerapan aturan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di sana.
Hal itu dilakukan agar Pemerintah Provinsi DKI tidak memenangkan operator yang ternyata menawarkan teknologi usang dalam lelang penerapan aturan yang ditujukan mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta itu.
"Dari Dewan Transportasi Kota akan studi banding, mereka minta. Kita Sudah setuju, lu (DTKJ) lihat saja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 20 Juni 2016.
Ahok meminta, DTKJ melakukan studi banding ke negara yang telah belasan atau puluhan tahun menerapkan ERP. Menurutnya, sebagai kota yang tertinggal menerapkan solusi teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahannya, Jakarta tidak boleh menggunakan teknologi baru yang belum teruji.
Jakarta harus menggunakan teknologi yang terbukti efektif mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya.
Ahok tak ingin, penerapan teknologi ERP justru dijadikan ajang uji coba yang hasilnya dipergunakan untuk membuat penerapan ERP di negara lain menjadi lebih baik.
"Kita enggak mau coba-coba pakai yang baru, kita ngeri. Karena ini barang (seharga) Rp2 triliun, Rp3 triliun," ujar Ahok.
Keuntungan yang Didapat Jika Gage Diganti dengan Jalan Berbayar
Menurut Kepala Unit Sistem Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta, penerapan jalan berbayar elektronik bermanfaat pada empat aspek.
