Ada Parpol Kalap Lihat KTP Dukungan Ahok Hampir Satu Juta
- Viva.co.id/Syaefullah.
VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Cyrus Network, yang juga salah satu pendana awal berdirinya gerakan Teman Ahok, Hasan Nasbi menyebut, tuduhan adanya gelontoran dana Rp30 miliar untuk relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Teman Ahok, yang bersumber dari dana kontribusi tambahan perusahaan pengembang reklamasi, merupakan gerakan partai politik untuk menjegal langkah komunitas relawan itu.
"Pasti ada partai-partai yang tidak suka dengan gerakan Teman Ahok," ujar Hasan saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis, 16 Juni 2016.
Menurut Hasan, gerakan itu dilakukan pihak yang tidak setuju dengan upaya yang dilakukan Teman Ahok. Organisasi itu dianggap selama ini seolah mengesampingkan peran partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah, partai politik kemudian menghembuskan isu untuk membuat citra Teman Ahok negatif.
"Mereka akan lakukan segala cara untuk mendiskreditkan Teman Ahok," ujar Hasan.
Hingga hari ini, Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan 986.315 Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Hasan mengatakan, karena Teman Ahok hampir berhasil mencapai target pengumpulan satu juta KTP. Partai politik pun mulai panik. Tujuan komunitas yang bermaksud membantu Basuki Tjahaja Purnama menjadi calon Gubernur perorangan atau independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 itu tercapai.
"Ada yang kalap kayaknya, ngamuk di injury time," ujar Hasan.
Hasan memastikan tuduhan adanya gelontoran dana dari sumber yang seharusnya menjadi pendapatan Pemerintah Provinsi DKI tidak benar. Hasan diketahui sempat menyumbang Rp500 juta, di awal Teman Ahok berdiri. Selanjutnya, Teman Ahok mengandalkan uang yang didapat dari pendapatan berjualan kaus dan souvenir untuk menjalankan operasionalnya.
"Kalau dia (penuduh) menuduh-nuduh begitu, suruh (Teman Ahok) buktikan saja," ujar Hasan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang melontarkan pertanyaan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks Gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2016.
Junimart yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertanya, apakah KPK mengetahui tentang adanya dugaan aliran dana kontribusi tambahan pengembang reklamasi ke Teman Ahok saat menyelidiki dugaan suap proyek itu. Junimart mengatakan ia sekadar menerima informasi dan hanya ingin mengetahui apa KPK menyelidiki juga hal itu.
"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny (Sunny Tanuwidjaja, staf pribadi Ahok) dan Cyrus (Cyrus Network)," ujar Junimart.
Aliran Dana Rp30 M ke Teman Ahok Bukan Pelanggaran Pilkada
Menurut KPUD, Ahok belum resmi mendaftarkan diri sebagai cagub.
