Lulung Sudah Duga Kasus Sumber Waras Bakal Dihentikan
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung, menduga kasus dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, banyak melibatkan orang penting yang memiliki jabatan strategis di lembaga pemerintahan.
Lulung tidak menyebut siapa orang-orang penting yang ia maksud. Namun, menurutnya, hal itu yang menjadi penyebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tidak menetapkan satupun tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp191,3 miliar.
"Kalau banyak orang penting yang jadi tersangka, Indonesia akan jatuh terkapar," ujar Lulung saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa, 14 Juni 2016.
Lulung bersyukur tidak ada satupun tersangka dalam kasus itu. Namun, rasa syukurnya itu merupakan ungkapan rasa senang karena orang penting yang memiliki jabatan strategis yang ia maksud tidak terjerat kasus.
Politikus PPP itu juga mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pasalnya, sejak kasus ini mencuat usai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyertakan pembelian sebagian temuan, Ahok sering disebut sebagai otak di balik penyelewengan uang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014.
"Memang sudah saya duga sejak awal akan terjadi seperti ini. Selamat deh untuk Ahok," ujar Lulung.
Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan tim penyidik tidak menemukan indikasi perbuatan dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Maka, KPK berencana mendengarkan keterangan auditor BPK untuk membahas dugaan adanya korupsi.
KPK berencana bertemu dengan BPK sebelum Hari Raya Idul Fitri.
"Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, bertemu dengan penyidik kami," ujar Agus di Gedung DPR RI, Selasa, 14 Juni 2016.
(ren)
Sandi Beri Dua Opsi dalam Kasus RS Sumber Waras
Pemprov DKI tak ingin kasus ini dipolitisasi.
