Ahok Ingin Ubah Konsep Operasional Bus TransJakarta
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ingin menghapus konsep operasional bus sesuai koridor pada layanan bus TransJakarta.
Konsep koridor lazim dipakai dalam sistem Bus Rapid Transit (BRT) di banyak kota di dunia. Namun, Ahok, sapaan akrab Basuki, beranggapan hal itu bukan konsep ideal menjalankan layanan bus dengan jalur khusus.
"Saya enggak mau dengerin pendapat yang pintar-pintar, (TransJakarta) mesti pakai koridor. Wah, saya dianggap sok pintar. Saya belum tentu benar, tapi cara Anda sudah pasti salah," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di hadapan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Lantai 1 Gedung Blok G Balai Kota DKI, Selasa, 14 Juni 2016.
Menurutnya, konsep koridor bukan konsep terbaik. Penumpang harus berpindah dari koridor satu ke koridor lainnya jika tujuan perjalanannya jauh dari halte asal.
Ahok berpandangan konsep operasional sesuai rute adalah konsep yang lebih tepat. Meski beroperasi dalam jalur khusus, bus TransJakarta tetap bisa melayani penumpang ke tujuan akhir tanpa berpindah koridor.
"Jadi bus TransJakarta tidak berbicara tentang koridor lagi sebetulnya sekarang," ujar Ahok.
Lantaran itu, Pemerintah Provinsi DKI memerintahkan PT Transportasi Jakarta membuat rute-rute baru untuk TransJakarta. Rute yang tidak terikat koridor itu antara lain Pinang Ranti - Kota, Blok M - Manggarai, TU Gas - Grogol, dan Kampung Melayu - Grogol.
Untuk menggantikan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB), TransJakarta juga mengoperasikan layanan hingga ke luar kota. Di antaranya, Terminal Poris Plawad (Tangerang) menuju Pasar Baru dan Bundaran Senayan, Ciputat (Tangerang Selatan) menuju Bundaran HI, serta BSD City menuju Grogol dan Slipi.
"Layanan TransJakarta itu berbicara bagaimana seluruh Jakarta, bisa sampai Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Itu yang mesti kamu (PT Transportasi Jakarta) pikirin," ujar Ahok.
Dalam menentukan rute baru itu, pemerintah menggunakan data yang terkumpul dari penggunaan kartu uang elektronik. Pemerintah bisa melihat rute mana yang paling banyak dituju pengguna. Kemudian pemerintah membuat keputusan membuka rute baru sesuai banyaknya penumpang yang menempuh perjalanan di rute itu.
"Nah, saya bilang, ibu-ibu PKK juga tugasnya seperti itu. Mengumpulkan data supaya kami (pemerintah) juga bisa buat program yang baik," ujar Ahok.
Golkar: DKI Bisa Digugat Soal Penyekatan Jalur Busway
'Ini sabotase hak-hak rakyat untuk kepentingan yang bersifat komersil'
