Pungli Kuburan, Dinas Pemakaman Mau Dirombak Habis oleh Ahok
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempertimbangkan pergantian massal para pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Bila hanya mengganti kepala dinas, dia nilai tidak akan menyelesaikan masalah-masalah kronis, terutama terkait tak menghilangnya praktik pungutan liar (pungli) jasa pemakaman di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI itu.
"Kalau cuma ganti kepala dinas, tapi yang bawahnya enggak diganti semua, enggak ada guna," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jum'at, 10 Juni 2016.
Diterapkannya sistem teknologi informasi dalam pengelolaan pemakaman terbukti masih belum mampu menghilangkan praktik pungli di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemprov DKI.
Padahal, sistem itu telah digunakan sejak Distamkam dipimpin Nandar Sunandar hingga Nandar diganti kepala dinas saat ini, Ratna Diah Kurniati.
Ahok beranggapan meski pengelolaan pemakaman telah diusahakan transparan, kedua kepala dinas tidak menindak anak buahnya yang mengakali sistem. "Padahal kepala dinas sudah kita terus tekan, (pengelolaan pemakaman) sudah pakai elektronik, (sistem) sudah kita perbaiki," ujar Ahok.
Untuk 'mencuci bersih' jajaran pejabat Distamkam, Ahok merasa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI perlu melakukan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap kompeten untuk mengganti pejabat-pejabat yang dicopot.
Hal itu menjadi penyebab Ratna masih belum dievaluasi meski wacana pencopotannya telah mengemuka sejak Ahok memperdengarkan rekaman praktik pungli di TPU beberapa waktu yang lalu.
"Kalau (pejabat) mau langsung dikeluarin, dibuang semua, mesti kumpulin orang (untuk mengganti)," ujar Ahok.
Sebelumnya diberitakan, Ahok kembali mengungkap modus pungli kuburan fiktif alias kuburan bohongan di TPU di Jakarta. Petugas pemakaman memasang batu nisan di atas petak lahan kosong agar seolah-olah seperti makam. Padahal, petak tanah itu tak berisi jenazah. Sehingga, petak tanah bisa diberikan kepada keluarga yang berkenan membayar lebih untuk memakamkan jenazah kerabatnya.
"Banyak sekali makam yang fiktif-fiktif. 'Dicup' dulu tahu enggak. Kalau ada yang nyogok, ditaruh (jenazah)," ujar Ahok, Kamis, 9 Juni 2016.
(ren)
