Isu Gusur Saat Lebaran, Ahok Dikepung Ibu-ibu Muara Angke

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • VIVA.co.id / Fajar GM

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dihadang sekitar sembilan orang ib-ibu yang mengaku warga Kampung Baru Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 9 Juni 2016.

Waspada, Pengamen Suka Merampas di Lampu Lalu Lintas Jakbar

Sembilan orang ibu yang juga mengaku merupakan anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) memprotes rencana penertiban yang dikabarkan akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI setelah Hari Raya Idul Fitri.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan Muara Angke, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama kali menyampaikan rencana penertiban bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara disebut sekadar menyampaikan rencana penertiban tanpa memberi kejelasan tempat relokasi.

Dihuni 3 Ribu Jiwa, Muara Angke Ternyata Belum Diakui Negara

"Katanya (rumah susun untuk relokasi) sedang mau dibangun. Kita enggak tahu mau ke mana," ujar Eni Rochayati (42), ibu yang mengaku Koordinator JRMK di pendopo Balai Kota DKI, Kamis, 9 Juni 2016.

Mendengar itu, Ahok, sapaan akrab Basuki menjelaskan pemerintah tidak mungkin melakukan penertiban tanpa sebelumnya menyiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi.

Tepis Perkataan Ahok, Kader PKS Belanja Ikan di Muara Angke

"Enggak, enggak. Ada rusun kok," ujar Ahok.

Hanya, rusun yang direncanakan sebagai tempat relokasi seterusnya memang belum terbangun. Sama dengan warga Pasar Ikan yang hunian liarnya baru selesai ditertibkan, warga Kampung Baru Muara Angke harus rela disebar menghuni rusun-rusun lain terlebih dahulu.

Pemerintah, hendak membangun tujuh menara baru pula di Kompleks Rusun Muara Baru. Kompleks rusun yang juga tempat relokasi warga penghuni liar di bantaran Waduk Pluit itu nantinya akan dihuni warga Kampung Baru Muara Angke juga.

"Nanti diutamakan buat penghuni lama," ujar Ahok.

Adanya protes ini tidak akan membuat pemerintah mengurungkan rencana penertiban. Sama pula dengan penertiban kawasan Pasar Ikan, hunian liar harus ditiadakan untuk menyediakan lahan bagi pemerintah untuk membangun tanggul laut setinggi 3,8 kilometer yang diperlukan untuk mencegah banjir rob terus menggenangi kawasan itu tiap kali air laut pasang.

"Tanggul mau dibangun. Kalau enggak (ditertibkan), enggak selesai enam bulan. Ya mau enggak mau warga harus pindah," ujar Ahok.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya