Budi Gunawan Bisa Mulus Jadi Kapolri Jika Pakai Sistem Ini
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun. Wacana pergantian pemimpin Korps Bhayangkara itu menjadi perhatian publik.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi mengatakan, pemilihan Kapolri harus melalui sistem mandiri dan bebas intervensi politik. Sebab, kepolisian memegang peranan penting dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas).
"Memasuki era demokrasi, pemerintahan bisa berganti siapa saja, tapi Kamtibmas tidak bergantung kepada pemerintahan, masyarakat tetap butuh keamanan dalam kondisi apapun, untuk itu pemiliannya harus profesional," ujar Adhie dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016.
Menurut dia, salah satu mekanisme yang disebut bebas intervensi yaitu pemilihan wakil jabatan yang dinaikkan menjadi kepala jabatan. Hal itu agar operasinal kepala jabatan yang baru tidak membutuhkan adaptasi, sehingga bisa langsung bekerja.
"Seperti yang terjadi di Bareskrim ini sudah baik, Anang (Kabareskrim) pensiun, digantikan wakilnya, ini tradisi yang baik. Saya berharap ini berlaku di semua jabatan dan jadi mekanisme yang dibakukan," kata dia.
Karena wakil otomatis naik kepala, lanjut dia, nantinya konsentrasi pemilihan dilakukan terhadap jabatan wakil suatu jabatan.
Untuk itu, terkait nama yang pantas saat ini, Adhie menilai nama Wakapolri Komjen Budi Gunawan yang seharusnya naik menjadi Kapolri. Sebagai wakil, dia dinilai telah mengetahu tugas dan tanggungjawab Kapolri.
"Jadi ini harus dipertahankan dan menjadi konsensus di tempat-tempat strategis di Polri, itu wakilnya BG (Budi Gunawan), terlepas dari kondisi politik, harusnya diproyeksi menjadi Kapolri," katanya.
Menkopolkam Garansi Warga Terdampak Bencana Alam Tetap Bisa Nyoblos Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menkopolkam, Budi Gunawan, memastikan warga yang terdampak bencana alam di beberapa daerah, tetap bisa mencoblos pilkada.
