Ahok Ungkap Latar Belakang Dia Jadi Kandidat Independen
- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan latar belakang dia memilih jadi kandidat jalur perorangan atau independen untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017. Dia merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didebatkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada awal 2015. Kekisruhan dengan DPRD tersebut yang membuat Ahok saat itu menjadi tidak yakin bisa jadi sosok kepala daerah dengan dukungan politik yang kuat.
Pada saat itu, lanjut Ahok, DPRD sepakat menggulirkan hak angket kepada dia. Semua fraksi di DPRD DKI bersepakat Ahok diduga telah melanggar aturan dengan mengirim APBD DKI 2015 dengan rincian berbeda dengan yang telah disepakati DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.
DPRD menggulirkan hak angket dengan tujuan memakzulkan dia melalui proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang merupakan kelanjutan hak angket.
"Dulu, tiba-tiba semua menyerang saya. PDI-P (fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) juga ikut tanda tangan mau impeachment, pemakzulan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 27 Mei 2016.
Pada saat itulah komunitas relawan Teman Ahok terbentuk. Komunitas yang kebanyakan digawangi anak muda itu khawatir Ahok tak bisa kembali menjadi gubernur DKI pada Pilkada 2017 karena bakal tak didukung satu pun partai politik.
Namun, menurut Ahok, tindakan yang dilakukan Teman Ahok bukan bentuk ketidakpercayaan dia terhadap partai politik. Teman Ahok sekadar khawatir hubungannya dengan partai-partai politik, yang saat ini sudah jauh lebih baik, kembali berbalik saat Pilkada DKI 2017 memasuki tahapan pendaftaran.
Menurut dia, Teman Ahok setuju ketika dia mengungkapkan kemungkinan berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur DKI Jakarta saat ini. "Tapi ketika saya bilang bagaimana kalau PDI-P yang mengusung saya? Mereka bilang, 'Jangan, kalau ternyata bapak dibohongin, bagaimana? Kami (Teman Ahok) enggak bisa tolong bapak lagi,’" ujar Ahok.
(ren)
Sandiaga Pasrah Bila Bantuan untuk Parpol Dipangkas
Pusat gelontorkan Rp1.000 per satu suara, DKI Rp4.000 per suara.
